Nelayan dan bos lokal (Analisis mata rantai ketimpangan kekuasaan pada masyarakat nelayan di Sungailiat)

Ketimpangan kekuasaan merupakan permasalahan sosial yang telah mengakar ke pelbagai lini kehidupan masyarakat di Indonesia, terutama terkait pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang seharusnya dikelola secara adil, telah diubah menjadi ladang kekayaan pribadi para kaum elit. Pengelolaan sumber daya perikanan di Kabupaten Bangka adalah salah satu skala kecil dari persoalan ketimpangan kekuasaan tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mata rantai ketimpangan kekuasaan pada masyarakat nelayan di Sungailiat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Penelitian ini menggunakan konsep Orang Kuat Lokal (local strongmen) oleh Joel S. Migdal sebagai landasan dasar penelitian. Terkait konsep orang kuat tersebut terdapat tiga argumentasi utama Migdal, yakni berkenaan dengan masyarakat mirip jaringan (weblike societies), kontrol sosial (social control), dan negara lemah (weak state). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang sumber data primernya berasal dari wawancara tidak terstruktur dengan 11 informan. Para informan tersebut terdiri dari 3 orang nelayan juragan, 4 orang nelayan buruh, 2 orang bos lokal, 1 orang tengkulak dan 1 orang pedagang ikan eceran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan ketimpangan kekuasaan yang terjadi pada masyarakat nelayan di Sungailiat merupakan dampak yang ditimbulkan dari fenomena “orang kuat lokal". Pola hubungan patron-klien yang dilakukan oleh nelayan dan bos lokal merupakan mata rantai pertama dari ketimpangan kekuasaan tersebut. Melalui hubungan patron-klien tersebut, bos lokal berhasil mendapatkan legitimasi dan kemampuan kontrol atas masyarakat nelayan hingga menyebabkan mereka terjebak pada persoalan ketimpangan. Besarnya pengaruh kontrol yang dimiliki bos lokal, menyebabkan munculnya ketimpangan kekuasaan pada masyarakat nelayan. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya ketimpangan kekuasaan ialah (1) keterbatasan modal dan akses terhadap pasar, (2) skenario bos lokal, serta (3) lemahnya posisi negara dan struktur negara yang tidak berguna dihadapan bos lokal