Analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2010/PN Niaga JKT.PST dalam kaitan perlindungan hukum terhadap pemilik hak merek

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mendefinisikan merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan batang dan/atau jasa. Bahwa berdasarkan penjelasan didalam Pasal 21 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengenai permohonan dapat ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan, dengan merek yang terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak untuk barang dan/atau jasa sejenis. Tujuan penelitian ini, yaitu: pertama, untuk mengetahui Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/ Pdt. SUS¬-MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST. kedua, untuk mengetahui Perlindungan Hukum Pemilik Hak Merek Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/ Pdt. SUS¬-MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam upaya memberikan perlindungan hukum telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam upaya penerbitan sertifikat hak merek seharusnya pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual lebih teliti dengan adanya merek-merek yang sekiranya memiliki persamaan pada pokokny