Penegakan hukum tindak pidana migas dalam penjualan gas bersubsidi lpg 3 kg di Kepolisian Resort Kota (Polresta) Pangkalpinang

Segala kekayaan alam di negara ini adalah milik rakyat dengan hak pengelolahanya ada di tangan negara untuk kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya. Tujuan yang lebih jauh terhadap reformasi hukum pada industri migas, sebagai suatu industri andalan bagi penerimaan negara diluar sektor pajak adalah sektor migas, tentu dalam rangka menopang percepatan kesejahteraan rakyat. Maka kesejahteraan rakyat yang dikaitkan dengan tujuan penguasaan negara atas kekayaan alam, bersumber dari kalimat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan adanya latar belakang tersebut, maka penulis menarik dua rumusan masalah yaitu Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana migas dalam penjualan gas bersubsidi LPG 3kg di Polresta Pangkalpinang dan Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana minyak dan gas bumi dalam penjualan gas bersubsidi ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 dan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana migas dalam penjualan Gas bersubsidi di Polresta Pangkalpinang dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana migas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris yang mengunakan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan hukum tindak pidana migas masih belum efektif karena masih banyak yang terjadinya penyalahgunaan gas