Penegakan hukum oleh satuan tugas sapu bersih pungutan liar dalam pemberantasan tindak pidana pungutan liar di wilayah hukum Kota Pangkalpinang

Salah satu dari sekian banyak pelanggaran hukum di Indonesia adalah pungutan liar. Pungutan liar dapat terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi. Pungutan liar termasuk kategori kejahatan jabatan. Dari itu dibentuklah Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Pangkalpinang berdasarkan Keputusan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 2/KEP/INPT/1/2017, dengan adanya latar belakang tersebut maka penulis menarik dua rumusan masalah yaitu, faktor- faktor terjadinya tindak pidana pungutan liar di Wilayah Hukum Kota Pangkalpinang dan penegakan hukum satuan tugas sapu bersih pemberantasan tindak pidana pungutan liar di Wilayah hukum Kota Pangkalpinang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya tindak pidana pungutan liar di wilayah Kota Pangkalpinang dan untuk mengetahui penegakan hukum satuan tugas sapu bersih pungutan liar tindak pidana pungutan liar.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan Efektivitas hukum. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa masih belum optimalnya penegakan hukum karena belum adanya aturan lebih rinci terkait pungutan liar dan kurangnya pendapatan pekerjaan utama memaksa dan melatarbelakangi terjadinya pungutan liar. Dengan adanya permasalahan dapat disarankan agar dibentuknya peraturan yang lebih terperinci terkait pungutan liar itu sendiri agar penegakan hukum dapat dilaksanakan lebih maksimal