Penegakan hukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika sebagai kejahatan tanpa korban (victimless crime) (studi kasus Badan Narkotika Nasional Kota Pangkalpinang )

Penegakan hukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika sebagai kejahatan tanpa korban (victimless crime) merupakan suatu pengimplementasian dari tugas dan wewenang kekuasaan formal yang diberikan oleh Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dari kekuasaan eksekutif adminstrasi untuk menangani pelaku penyalahgunaan narkotika agar dapat ditindak lebih lanjut melalui jalur penegakan hukum yang sudah diatur dalam kebijakan secara nasional supaya perbuatan menyimpang dalam penggunaan narkotika dapat dipadamkan dalam kehidupan bersosial masyarakat. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memahami penegakan hukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika sebagai kejahatan tanpa korban (victimless crime) dan langkah penanggulangan dalam perkara penyalahgunaan narkotika sebagai kejahatan tanpa korban (victimless crime) oleh BNN Kota Pangkal Pinang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh BNN Kota Pangkal Pinang secara penal dikenal dengan compulsary (tangkap tangan) yang akan ditindak secara hukum pidana sedangkan non-penal, akan melakukan upaya preventif, kuratif dan represif dan kemudian diketahui bahwa ada 3 (tiga) langkah penanggulangan yakni primer (sosialisasi), sekunder (penyembuhan), tersier (rehabilitasi) yang dialami oleh seorang penyalahguna narkotika