Peran komisi pemilihan umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam verifikasi calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) pada pemilu 2019

Komisi Pemilihan Umum merupakan penyelenggara Pemilu yang bertugas untuk melaksanakan tahapan Pemilu salah satunya adalah verifikasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Tujuan penelitian ini, yaitu: pertama, untuk mengetahui peran Penyelenggara Pemilu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Verifikasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Pemilu 2019; kedua, untuk mengetahui bagaimana keabsahan Verifikasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pada Pemilu 2019 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan perannya dalam verifikasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi belum maksimal karena melanggar prinsip kepastian hukum dan keadilan peserta Pemilu dan calon anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta pelaksanaannya yang belum sesuai dengan undang-undang. Hasil verifikasi KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap berkas bakal calon anggota DPRD Provinsi atas nama Arbiyanto menjadi cacat hukum (Onrechtmatig) atau tidak sah