Pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Badan Narkotika Nasional di Kota Pangkalpinang

Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan. Tindak pidana narkotika yaitu merupakan hal yang berkaitan dan menyangkut pembuat, pengedar, dan pengguna atau penyalahguna narkotika yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan. Penegak hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika dan mengetahui metode yang digunakan dalam pemusnahan barang bukti narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum itu terletak pada aktivitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aktivitas penegak hukum ini terletak pada upaya mewujudkan norma-norma yuridis, Badan Narkotika Nasional (BNN), Polisi Resor (POLRES) dan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika serta metode pemusnahan yang digunakan yaitu dibakar dan diblender dengan menyesuaikan karakterisasi narkotika sebelum menentukan metode yang digunakan