Pengawasan badan permusyawaratan desa terhadap hasil musyawarah perencanaan dan pembangunan desa tahun 2019 di desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat

Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintahan Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan khususnya terhadap kinerja Kepala Desa merupakan salah satu alasan BPD dibentuk. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Hasil Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa. Untuk mengetahuikendala dalam pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap hasil Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini yaitu Implementasi pengawasan BPD terhadap hasil musyawarah perencanaan dan pembangunan desa tahun 2019 di Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat berdasarkan daftar usulan kegiatan prioritas yang akan dibangun dan kemudian dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa terealisasi meliputi Tahapan Musyawarah, Tahapan Kecamatan, dan Tahapan Pelaksanaan pengawasan pembangunan desa, dengan Bentuk Pengawasannya secara Monitoring dan Evaluasi. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan yaitu 1)Kurang partisipasi masyarakat, Pola Hubungan Kerja Sama dengan Pemerintah Desa Kace Timur masih kurang, kekurangan SDM BPD, Kurangnya maksimal pendamping desa dalam membantu BPD terkait pengawasan pelaksanaan program pembangunan desa. Penulis menyarankan BPD sebaiknya dapat memperhatikan dan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Desa dan mensosialisasikan fungsi BPD kepada masyarakat dan BPD perlu diberikan pendidikan dan pelatihan komprehensif guna meningkatkan kemampuan