analisis hukum putusan mahkamah agung nomor 519 K/TUN/2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht gewijsdae)yang tidak dieksekusi oleh komisi pemilihan umum (KPU) pangkalpinang

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan yang berwenang menyelesaikan permasalahan permasalah administrasi (sengketa Tata Usaha Negara). Tujuannya ialah memberikan pengayoman dan kepastian hukum, tidak hanya untuk rakyat semata-mata melainkan juga bagi administrasi negara dalam arti menjaga dan memelihara kepentingan masyarakat dengan dengan kepentingan individu selaku anggota masyarakat. PTUN secara Umum mimiliki tugas yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pangkalpinang Tahun 2013 yang digugat Oleh Bakal Calon walikota karena KPU yang tidak memasukkan nama salah satu bakal calon walikota dan wakil walikota pangkalpinang. KPU dalam hal ini sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah harus mempertanggungjawabkan Keputusannya yang menggugurkan salah satu bakal calon walikota dan wakil walikota Pangkalpinang Tahun 2013. Tujuan penelitian ini, yaitu: Pertama untuk mengetahui kekuatan Putusan MA yang sudah berkekuatan hukum tetap, Kedua untuk mengetahui Akibat dari salah satu Pejabat hukum PTUN dalam hal ini KPU yang tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap (In Krcaht). Jenis penelitian yang digunakan adalah peneltian yuridis empiris dengan pendekatan dengan metode pendekatan konsepual, normatif dan perundang-undangan. Hasil penelitian membuktikan bahwa: pertama Putusan MA yang sudah in kracht adalah suatu Putusan yang harus nya dilaksanakan, dan harus dieksekusi dan kedua dalam prakteknya, bagi siapapun pejabat Hukum PTUN harus mendapat akibat yaitu sanksi administratif dan pembayaran sejumlah uang paksa karena tidak dilaksnakannya putusan MA yang sudah berkekuatan hukum Tetap in krach