PERANAN KEJAKSAAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI KABUPATEN KAUR

Tindak pidana korupsi telah menjadi budaya dan kejahatan yang luar biasa. Upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Dalam penanganan tindak pidana korupsi dana desa, kejaksaan yang di dalamnya terdapat jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum dapat secara langsung menanggulangi penyimpangan penggunaan Dana Desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan kejaksaan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi Dana Desa dan untuk mengetahui hambatan kejaksaan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi Dana Desa di Kabupaten Kaur. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini penelitian hukum empiris, hukum dikonsep sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata. Populasi dari penelitian ini adalah Penyidik dan Penuntut umum Kejari Kaur, Kepala Desa (aktif) dan Mantan Kepala Desa (tersangka). Metode penentuan sampel yaitu Purposif Sampling. Data dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terstruktur. Pengelolahan Data dilaksanakan editing data, coding data dan sistemazing data. Peranan Kejaksaan dalam menanggulangi (upaya preventif) tindak pidana korupsi Dana Desa di Kabupaten Kaur yaitu dibentuknya TP4D Kejari Kaur, penyuluhan hukum ke desa-desa dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah memberikan sosialisasi hukum kepada Kepala Desa dan Perangkatnya. Peranan Kejaksaan dalam proses penanganan (upaya represif) tindak pidana korupsi Dana Desa di Kabupaten Kaur yaitu penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan pelaksaan atas putusan pengadilan. Hambatan yang ditemukan kejaksaan adalah kurangnya kooperatif saksi-saksi dalam memenuhi panggilan jaksa dan kesulitan dalam hal penyidik menemukan harta benda tersangka sebagai barang bukti. Berdasarkan penelitian tersebut disarankan kepada kejaksaan dalam melaksanakan penuntutan harus dilaksanakan dengan merdeka, terbebas dari pengaruh kekuasaan dan Peranan Kejaksaan agar lebih ditingkatkan dalam memberikan edukasi hukum kepada perangkat desa serta kepada masyarakat terkait dengan Dana desa