EFEKTIVITAS SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR (SUATU PENELITIAN DI PROVINSI ACEH)

ABSTRAKEFEKTIVITAS SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR (Suatu Penelitian di Provinsi Aceh)Ulul Azmi Funna*Mohd. Din**Syarifuddin***Pungutan liar (pungli) dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Satgas Saber Pungli merupakan lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di lembaga maupun pemerintah daerah. Diketahui bahwa pungli telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien sehingga dapat menanggulangi tindak pidana pungli. Berdasarkan data operasi Tangkap Tangan UPP Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota 2016-2020 sudah terdapat 78 kasus OTT, 33 kasus Lidik/Sidik, 11 kasus yang telah di Vonis dan 34 kasus dilakukan pembinaan/sanksi administrasi. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah pertama; apakah urgensi dibentuknya Satgas Saber Pungli di Provinsi Aceh, kedua; apa hambatan-hambatan Satgas Saber Pungli dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di Aceh, dan ketiga; apa upaya Satgas Saber Pungli dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di Aceh.Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan urgensi dibentuknya Satgas Saber Pungli di Provinsi Aceh, untuk Mengetahui hambatan-hambatan Satgas Saber Pungli dalam, manggulangi praktik pungli di Aceh, dan untuk Mengetahui upaya Satgas Saber Pungli dalam menanggulangi praktik pungli di Aceh.Penelitian ini mengunakan metode penelitian pendekatan yuridis-empiris. Penelitian hukum empiris (empiris law research) adalah penelitian hukum positif mengenai prilaku (behavior) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan terhadap data non hukum. Data tersebut dapat berupa data hasil penelitian dari lapangan atau data hasil penelitian pihak lain yang berkaitan dan sudah teruji secara ilmiah.*Mahasiswa**Ketua Komisi Pembimbing***Anggota Komisi PembimbingBerdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Urgensi pembentukan Satgas Saber Pungli di Aceh dilandasi oleh dua faktor yaitu; pertama, tindak pidana pungutan liar yang terus berkembang dan meluas di Provinsi Aceh hal ini dibuktikan dengan banyakya kasus-kasus pungli yang terjadi di Aceh baik sebelum Satgas dibentuk maupun setelah Satgas dibentuk. Kedua, akibat Belum Optimalnya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di Aceh. Hambatan-hambatan dalam menanggulangi pungli yaitu mulai dari faktor penegakan hukum; yaitu masih ditemukan fakta bahwa moralitas aparat penegakan hukum yang rendah, faktor sarana dan prasarana yang belum memadai terutama sarana IT, kendaraan IT dan Operator IT Satgas, faktor masyarakat yang berupa derajat kepatuhan terhadap hukum yang kurang, dan faktor kebudayaan yang berorientasi pada pungutan liar. Upaya-upaya yang dilakukan Satgas dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di Aceh adalah dengan Strategi pre-emptif (pembinaan); yaitu membangun budaya anti pungutan liar baik pada masyarakat, aparatur negara, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dalam gerakan nasional pemberantasan pugutan liar dan Pemerintah Daerah Aceh yang bebas dari pungutan liar. Strategi preventif (pencegahan); yaitu melakukan pemetaan terhadap wilayah rawan pungutan liar, melaksanakan pengawasan fungsional, pengawasan intern dengan jadawal dan prioritas yang terarah, dan Mengoptimalkan sistem pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi. Strategi represif (penindakan); yaitu menindak tegas oknum aparat, penyelenggara negara maupun pegawai negeri yang terlibat pungutan liar dan menindak tegas masyarakat yang terlibat dalam praktik pungutan liar.Disarankan kepada Pemerintah Aceh untuk menginstruksikan kepada seluruh instansi pemerintahan agar pelayanan publik di Aceh mengunakan sarana teknologi informasi dalam pengurusan surat-surat adminstrasi publik. Disarankan kepada Gubernur Aceh untuk membentuk tim IT Satgas Saber Pungli Aceh yang mandiri dan Disarankan Kepada Pokja Pencegahan untuk mensosialisasikan pungli sampai ketingkat Gampong di Provinsi Aceh.Kata Kunci: Pungutan Liar, Pungli, Satgas Saber PungliTHE EFFECTIVENESS OF THE ILLEGAL LEVY ERADICATION TASK FORCE (SABER PUNGLI) IN COPING WITH THE ILLEGAL LEVY CRIMES (A Study In Aceh Province)Ulul Azmi Funna*Mohd. Din**Syarifuddin***Illegal levies can be defined as the activity of collecting fees or asking for money by someone from another party and this act is a criminal act. Based on Article 2 of the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 87 of 2016 concerning Task Force Cleansing Illegal Levies, the Saber Extortion Task Force is an institution that has the task of carrying out the eradication of illegal levies effectively and efficiently by optimizing the use of personnel, work units, and infrastructure, both located in institutions and local governments. It is known that extortion has damaged the joints of the life of the community, nation and state so that it needs eradication efforts in a firm, integrated, effective, efficient manner so as to tackle the criminal act of extortion. Based on data on the 2016-2020 UPP Hand catching (OTT) operation data, there have been 78 OTT cases, 33 investigation cases, 11 cases that have been convicted and 34 cases under administrative guidanc/sanctions. The identification of problems in this study are first; what is the urgency for the establishment of the Illegal Levy Eradication Task Force in Aceh Province, second; what are the obstacles to the Saber Extortion Task Force in overcoming illegal levies in Aceh, and third; what are the efforts of the Illegal Levy Eradication Task Force in tackling the criminal act of extortion in Aceh.The purpose of this study was to identify and explain the urgency of the establishment of the Saber Extortion Task Force in Aceh Province, to find out the obstacles to the Saber Extortion Task Force in tackling the practice of extortion in Aceh, and to find out the efforts of the Illegal Levy Eradication Task Force in tackling the practice of extortion in Aceh.This research uses a juridical-empirical approach research. Empirical law research is positive legal research on the behavior of community members in social life relationships. Research material collection in this study was carried out on non-legal data. This data can be in the form of research data from the field or research data from other related parties and has been scientifically tested.*Postgraduate Student of Syiah Kuala Law School **The Head of Supervision Commission***The Members of CommissionBased on the research results, to known that the urgency for the formation of the Saber Pungli Task Force in Aceh is based on two factors, namely; first, the criminal act of extortion which continues to develop and expand in Aceh Province, this is evidenced by the many cases of extortion that occurred in Aceh both before the Task Force was formed and after the Task Force was formed. Second, the result of the police's inadequacy in overcoming illegal levies in Aceh. The obstacles in overcoming extortion, namely starting from the law enforcement factor; that is, the fact remains that the morality of law enforcement officials is low, the factors of inadequate facilities and infrastructure, especially technology information facilities, IT vehicles and IT Task Force operators, community factors in the form of a lack of compliance with the law, and cultural factors that are oriented towards extortion. The efforts made by the Task Force in overcoming illegal levies in Aceh are the pre-emptive strategy (coaching); namely building an anti-extortion culture both to the community, government employees, increase outreach to the public in the national movement to eradicate extortion and local government are free from illegal levies. Preventive strategy (prevention); namely mapping the areas prone to extortion, carrying out functional supervision, internal supervision with a directed schedule and priorities, and optimizing an excellent public service system based on technology and information. Repressive strategy (repression); namely taking firm action against individual officials, state officials and civil servants who are involved in extortion and taking firm action against the people involved in the practice of extortion.Recommended to Aceh Government instruct all government agencies that public services in Aceh use information technology facilities in the handling of public administration papers. It is recommended that the Aceh Governor form an independent Aceh Illegal Levy Eradication Aceh Task Force IT team and it is recommended to the Prevention Working Group to socialize extortion to the village level in Aceh Province.Key Words: Illegal Levies, the Illegal Levy Eradication Task Forc