MEDIASI NON LITIGASI TERHADAP SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI KECAMATAN MOUTONG KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

Abstrak : Di Indonesia mediasi non litigasi (Alternative Dispute Resolution) telah diatur dalam pasal 1 ayat 10 Undang-undang nomor 30 tahun 1999. Prinsip win-win solution masih menjadi magnet utama masyarakat Indonesia memilih penyelesaian jalur non litigasi. Seperti halnya di kecamatan Moutong,yang mana sebagian besar masyarakatnya beragama Islam dan lebih memilih menyelesaikan sengketa kewarisannya melalui jalur mediasi non litigasi. Artikel ini mencoba menelusuri faktor-faktor yang melatarbelakangi alasan masyarakat Moutong memilih menyelesaikan sengketa mereka di Kantor Kecamatan, serta bagaimana proses dan mekanisme penyelesaiannya, dan bagaimana kekuatan hukumnya. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, tulisan ini mencoba mendeskripsikan upaya mediasi non litigasi terhadap sengketa waris Islam di kecamatan Moutong, yang subyek penelitiannya merupakan pejabat kecamatan yang berperan sebagai mediator dalam sengketa waris Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan geografis merupakan faktor terbesar yang menjadi pertimbangan masyarakat kecamatan Moutong lebih memilih menyelesaikan sengketanya dengan jalur non litigasi. Adapun sengketa waris Islam di kecamatan Moutong memiliki mekanisme tertentu yang harus ditempuh para pihak, kemudian dalam prosesnya mediator pada umumnya berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam. Jika diperlukan, mediator setempat juga dibantu oleh praktisi hukum seperti jaksa atau kuasa hukum. Setelah proses perdamaian, kedua pihak mendapatkan Berita Acara Kesepakatan yang mengikat secara hukum dan surat wajib pajak (jika diperlukan).Kata Kunci: Mediasi non litigasi, Pembagian Harta Warisan, Kecamatan Moutong. Abstract: In Indonesia, non-litigation mediation (Alternative Dispute Resolution) has been regulated in article 1 paragraph 10 of Law number 30 of 1999. The principle of win-win solutions is still the main magnet for Indonesians to choose non-litigation solutions. Such is the case in Moutong sub-district, where most of the people are Muslim and prefer to resolve inheritance disputes through non-litigation mediation. This article tries to explore the factors behind the reasons for the Moutong community to choose to resolve their disputes at the District Office, as well as how the process and resolution mechanism are, and what is the legal force. By using qualitative research, this paper attempts to describe non-litigation mediation efforts on Islamic inheritance disputes in Moutong sub-district, where research subjects are sub-district officials who act as mediators in Islamic inheritance disputes. The results showed that economic and geographical factors were the biggest factors that were considered by the people of Moutong sub-district who preferred to settle their disputes by means of non-litigation. The Islamic inheritance dispute in Moutong sub-district has a certain mechanism that must be followed by the parties, then in the process the mediator generally refers to the Compilation of Islamic Law. If needed, the local mediator is also assisted by a legal practitioner such as a prosecutor or attorney. After the agreement process, both parties receive a legally binding Minutes of Agreement and a tax document (if required).Keywords: Non-litigation Mediation, Distribution of Inheritance, District Moutong