PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT DALAM PENGAWASAN PENYIARAN MELALUI MEDIA TELEVISI LOKAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT DALAM PENGAWASAN PENYIARAN MELALUI MEDIA TELEVISI LOKAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN (Muhammad Ichsan, 1610113009, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2021, 52 halaman) ABSTRAK. Dalam kehidupan manusia di dunia ini pada hakikatnya tidak akan pernah lepas dari berkomunikasi, karena dengan adanya komunikasi dapat menciptakan hubungan yang sangat erat antar manusia dengan manusia lain-nya. Dalam berkomunikasi pada dewasa ini sudah sangat banyak teknologi yang mumpuni dalam menunjang masyarakat untuk berkomunikasi dengan masyarakat lainya. Salah satu media komunikasi yang masih ramai digunakan masyarakat adalah televisi dengan menyaksikan yang disajikan oleh lembaga penyiaran diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk wilayah pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah untuk wilayah daerah. Pada pelaksanaanya, tidak sedikit lembaga penyiaran yang diberikan sanksi oleh lembaga pengawas penyiaran di Indonesia dikarenakan ditemukanya pelanggaran-pelanggaran yang diawasi secara langsung oleh Komisi Penyiaran Indonesia maupun laporan dari masyarakat yang menyaksikan tayangan tersebut. Temuan masalah yang ditemuakan oleh penulis yang pertama, Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat Dalam Pengawasan Penyiaran Melalui Media Televisi Lokal Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, kedua, Mekanisme Pengawasan yang Dilakukan Komisi Penyiaran yang Dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat dalam Mengawasi Media Televisi Lokal, ketiga, Sanksi yang Diberikan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat Kepada Media Televisi Lokal yang Melanggar Aturan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil yang didapat dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui peran, mekanisme dan sanksi yang dilakukan dan diberikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sesuai dengan yang telah tertera dalam program perilaku penyiaran dan standar program siaran