PENERTIBAN PENDIRIAN BANGUNAN DI SEPANJANG AREA SEMPADAN SUNGAI IRIGASI GUNUNG NAGO KECAMATAN PAUHKOTA PADANG

ABSTRAK Berdasarkan Lampiran VI Matriks Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pemanfaatan Ruang Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030, melarang beberapa kegiatan diantaranya: semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang, seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai, didalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendalian banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan; menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul. Namun, fakta dilapangan ditemukan sejumlah bangunan yang berdiri diatas area sempadan sungai tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalah yang akan diteliti adalah: 1) Bagaimana penertiban pendirian bangunan di sepanjang area sempadan Sungai Irigasi Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang? 2) Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani permasalahan penertiban pendirian bangunan yang bediri di area sempadan Sungai Irigasi Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang? Metode penelitian ini adalah yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa : Pertama, penertiban bangunan di area Sempadan Sungai Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang seperti yang diatur dalam Keputusan Wali Kota Padang Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Penertiban Di Kota Padang masih belum dilakukan secara maksimal dan belum ditanggapi secara serius oleh Pemerintah Kota Padang. Kedua, Upaya pemerintah terhadap permasalah ini adalah dengan melaksanakan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dengan mengadakan sosialisasi dan pengawasan bersama pihak Kecamatan, dan upaya represif dengan mengadakan pembongkaran terhadap banguna