Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang dilihat dari Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Hasil penelitian ini berdasarkan atas analisis Laporan Realisasi APBD Kabupaten Langkat menunjukan Rasio Efektivitas Kabupaten Langkat tahun 2011 2012 2013 tidak Efektif karena terdapat penurunan realisasi anggaran pendapatan asli daerah. Disebabkan karena sumber penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah sangat kurang dari yang dianggarkan sebelumny...
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui kinerja keuangan dalam otonomi daerah...
Kinerja keuangan daerah sangat penting untuk mengetahui tingkat pencapaian pengelolaan atas pelaksan...
Pelaksanaan otonomi daerah melalui program desentralisasi fiskal di Kabupaten Ponorogo dan Madiun t...
Pelaksanaan otonomi daerah melalui skema desentralisasi fiskal Kabupaten Sikka tidak sepenuhnya mamp...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabup...
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan daerah kabupaten Tanah Datar dan kabu...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan suatu...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bang...
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Desa merupakan analisis yang digunakan untuk menilai kinerja keua...
Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan untu...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan y...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari penelitian pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba dala...
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengel...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribu...
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui kinerja keuangan dalam otonomi daerah...
Kinerja keuangan daerah sangat penting untuk mengetahui tingkat pencapaian pengelolaan atas pelaksan...
Pelaksanaan otonomi daerah melalui program desentralisasi fiskal di Kabupaten Ponorogo dan Madiun t...
Pelaksanaan otonomi daerah melalui skema desentralisasi fiskal Kabupaten Sikka tidak sepenuhnya mamp...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabup...
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan daerah kabupaten Tanah Datar dan kabu...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan suatu...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bang...
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Desa merupakan analisis yang digunakan untuk menilai kinerja keua...
Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan untu...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan y...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari penelitian pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba dala...
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengel...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribu...
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui kinerja keuangan dalam otonomi daerah...
Kinerja keuangan daerah sangat penting untuk mengetahui tingkat pencapaian pengelolaan atas pelaksan...
Pelaksanaan otonomi daerah melalui program desentralisasi fiskal di Kabupaten Ponorogo dan Madiun t...