Proses Pemeriksaan Itsbat Nikah Untuk Kepentingan Anak (Studi Di Pengadilan Agama Medan)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) yaitu “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku”. Perkawinan yang tidak dicatatkan disebut dengan istilah “Nikah Sirri” Fenomen sekarang ini banyak terjadi nikah sirri terutama dari golongan ekonomi menegah ke atas. Setelah nikah sirri beberapa tahun dan memiliki anak mereka mulai berfikir tentang status anak maka mereka mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemeriksaan itsbat nikah untuk kepentingan anak di Pengadilan Agama Medan, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerima perkara itsbat nikah untuk kepentingan anak, untuk mengetahui kendala hakim dalam menjatuhakan penetapan perkara itsbat nikah untuk kepentingan anak. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data skunder dengan mengelola data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Medan yang mengemukakan bahwa proses pemeriksaannya harus melakukan pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, sidang, pemeriksaan berkas perkara, pembuktian, musyawarah para hakim, dan Putusan. Pertimbangan hakim perkara itsbat nikah adalah untuk kepentingan anak, para pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, belum pernah bercerai, selama tinggal satu rumah tidak ada masyarakat yang keberatan. Dan kendala hakim dalam perkara itsbat nikah seperti alamat pemohon tidak jelas, pembuktian berupa saksi dan wali saat perkawinan berlangsung tidak diketahui keberadaannya