Penyitaan Aset Pelaku Perdagangan Orang Guna Memenuhi Hak Restitusi Yang Diberikan Kepada Korban Tindak Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)

Penyitaan adalah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa beradala dalam keadaan penjagaan. Sebagai landasan penerapan penyitaan pada hakikatnya penyitaan merupakan perintah perampasan atas harta sengketa atau harta kekayaan pelaku tindak pidana. Perintah perampasan itu, dilakukan pengadilan dalam surat penetapan berdasarkan permohonan korban tindak pidana. Masalah penyitaan berkembang mengikuti banyaknya perkara yang di tangani, karena setiap pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan kadang-kadang tidak terselesaikan semata-mata berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Hampir setiap penyitaan dan eksekusinya memakai cara penyelesaian tersendiri yang membutuhkan pengkajian yang mendalam. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris sumber data penelitian ini adalah data primer diperoleh dari studi lapangan dan sekunder dengan mengelolah data. Alat pengumpul data dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Medan bahwa pemberian restitusi dalam menegakkan hukum di dalam tindak pidana perdagangan orang sulit dilaksanakan terlebih lagi dalam UU No 21 tahun 2007 tidak di jelaskan sejauh mana peran jaksa penunut umum dalam melakukan proses penyitaan menurut hukum acara yang berlaku, pemberian hak restitusi tersebut sesuai dengan semangat undang-undang tersebut yang menitikberatkan perlindungan bagi korban dalam bentuk ganti rugi. Hal tersebut tidak akan bisa berjalan apabilan aparatur penegak hukum antara lembaga-lembaga dapat berkordinasi dengan baik untuk memenuhi hak korban