Analisis Penerapan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Samsat Medan Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pajak Kendaraan Bermotor dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya realisasi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada UPT Samsat Medan Selatan. Dimana Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II adalah salah satu jenis pajak daerah yang memiliki peran besar dalam Pendapatan Asli Daerah. Namun, meskipun demikian saat ini masih banyak kepemilikan kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemilik yang sekarang dan juga untuk mendukung penerapan tarif pajak progresif bagi kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, pemerintah Sumatera Utara membuat suatu kebijakan untuk mengatasi isu-isu tersebut yaitu berupa pemutihandenda PKB-BBNKB II. Disisi lain pembebasan PKB-BBNKB II dapat menimbulkan potential tax lossbagi propinsi Sumatera Utara dan juga khususnya bagi Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, menggunakan data kuantitatif dan kualitatif berupa data-data jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Realisasi Penerimaan PKB-BBNKB serta penerimaan pemutihan denda.Sumber data penelitian yaitu data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa data-data realisasi penerimaan PKB-BBNKB yang diperoleh dari UPT Samsat Medan Selatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari realisasi pemutihan denda PKB-BBNKBdinilai masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari tingginya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kontribusi yang diberikan pada kebijakan ini.Disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pajaknya serta melakukan pembelian kendaraan bermotor tidak menggunakan nama dan/atau alamat yang sama, sementara kepemilikan kendaraan bermotor dimiliki oleh wajib pajak dengan nama dan/atau alamat yang sam