Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Dalam Rangka Penggunaan Retribusi Izin Usaha Perikanan Di Kabupaten Mandailing Natal

Pelaksanaan retribusi izin usaha perikanan di Kabupaten Mandailing Natal diatur dalam peraturan daerah nomor 10 tahun 2011 dalam rangka penggunaan retribusi izin usaha perikanan di Kabupaten Mandailing Natal dalam peraturan daerah tersebut menjelaskan bahwa retribusi izin usaha perikanan di Kabupaten Mandailing Natal yang selanjutnya disebut Retribusi,adalah retribusi izin usaha perikanan yang berada di Kabupaten Mandailing Natal. Selain itu,peraturan daerah tersebut menjelaskan pula mengenai besaran tarif yang harus dibayarkan oleh para pemilik usaha perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana imlementasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2011 dalam rangka penggunaan retribusi izin usaha perikanan di Kabupaten Mandailing Natal apakah telah dijalankan dengan baik atau belum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dari para narasumber untuk mendeskripsikan retribusi perizinan tertentu dalam rangka penggunaan retribusi izin usaha perikanan. Efektivitas penggunaan retribusi izin usaha perikanan yang berada di Kabupaten Mandailing Natal melalui wawancara terbuka dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dan Masyarakat sebanyak 6 (enam) orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Dalam Rangka Penggunaan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Mandailing Natal sudah terimplementasi dengan baik,karena dalam Tahapan pembuatan kebijakan di Dinas Kelautan dan Perikanan sudah berjalan dengan baik,sedangkan tujuan yang ingin dicapai sudah terlaksana dengan baik,adapun pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan sudah terlaksana dengan maksimal,dan program yang ingin dilaksanakan sudah berjalan dengan baik,dari semua kategorisasi yang dijelaskan sudah terimplementasi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada