Perzinaan merupakan masalah serius yang dihadapi dunia Islam termasuk di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum mengatur masyarakatnya untuk lebih beradab dan berakhlak mulia dengan dijadikannya Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah bangsa yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum efektif mengatasi masalah perzinaan yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut terlihat dari kasus perzinaan yang semakin marak, berani, dan tidak tercermin rasa bersalah, Asas-asas hukum pidana Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang larangan perzinaan telah terkandung dalam Al-Qur‟an dan Hadis Rasulullah saw., baik secara eksplisit maupun implisit. Tujuan dilakukannya ...
Hukuman perzinahan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Aceh untuk menghidupkan kembal...
Qanun Aceh tentang hukum Jinayat merupakan produk fiqh dan telah dirumuskan menjadi hukum positif d...
ABSTRAK Di Aceh, tindak pidana zina diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 ten...
Salah satu dari perangkat dalam prostitusi adalah Muncikari yang merupakan sebagai pengasuh, peranta...
Dewasa ini tindak pidana perkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi permasalahan dine...
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dibuat bertujuan sebagai pene...
Ketentuan had zina dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat relatif berbeda dengan ke...
Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diberlakukan sebagai pemenuhan kebutuhan hukum ba...
Pembaharuan hukum pidana di Indonesia pada dasarnya tidak terlepas dari pertimbangan–pertimbangan po...
Di Indonesia, Perkawinan diatur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974. Undang-undang tersebut sudah be...
Penelitian berjudul ketentuan pidana dalam qanun hukum jinayah. Dengan rumusan masalah rasio legis ...
Penadahan telah memudahkan bagi pencuri dalam melakukan kejahatan, dalam Pasal 480 ayat 2 dijelaskan...
Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh TNI terhadap anggotanya, masih sering terjadi, hal it...
Penelitian ini bertujuan menyelesaikan: pertama, bagaimana konsep perlindungan hak asasi manusia dal...
Dalam kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi di masyarakat merupakan hal yang harus dip...
Hukuman perzinahan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Aceh untuk menghidupkan kembal...
Qanun Aceh tentang hukum Jinayat merupakan produk fiqh dan telah dirumuskan menjadi hukum positif d...
ABSTRAK Di Aceh, tindak pidana zina diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 ten...
Salah satu dari perangkat dalam prostitusi adalah Muncikari yang merupakan sebagai pengasuh, peranta...
Dewasa ini tindak pidana perkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi permasalahan dine...
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dibuat bertujuan sebagai pene...
Ketentuan had zina dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat relatif berbeda dengan ke...
Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diberlakukan sebagai pemenuhan kebutuhan hukum ba...
Pembaharuan hukum pidana di Indonesia pada dasarnya tidak terlepas dari pertimbangan–pertimbangan po...
Di Indonesia, Perkawinan diatur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974. Undang-undang tersebut sudah be...
Penelitian berjudul ketentuan pidana dalam qanun hukum jinayah. Dengan rumusan masalah rasio legis ...
Penadahan telah memudahkan bagi pencuri dalam melakukan kejahatan, dalam Pasal 480 ayat 2 dijelaskan...
Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh TNI terhadap anggotanya, masih sering terjadi, hal it...
Penelitian ini bertujuan menyelesaikan: pertama, bagaimana konsep perlindungan hak asasi manusia dal...
Dalam kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi di masyarakat merupakan hal yang harus dip...
Hukuman perzinahan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Aceh untuk menghidupkan kembal...
Qanun Aceh tentang hukum Jinayat merupakan produk fiqh dan telah dirumuskan menjadi hukum positif d...
ABSTRAK Di Aceh, tindak pidana zina diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 ten...