Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembakaran Hutan Tanpa Izin Yang Dilakukan Oleh Perorangan (Study Kasus Polisi Daerah Sumatra Utara)

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan. Hal tersebut disebabkan hutan memiliki menfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembakaran hutan merupakan salah satu kejahatan yang membahayakan lingkungan maka diperlukan suatu pengawasan yang sinergis untuk mengatasinya salah satunya mengoptimalkan proses penyidikan terhadap tindak pidana pembakaran hutan, sebenarnya pengeluaran izin terhadap pembakaran hutan ada pengaturannya namun banyak yang melakukan pembakaran hutan yang tidak sesuai dan tidak mendapatkan izin untuk melakukannya hanya untuk keuntungan perseorangan, hal ini tentunya menjadi perhatian bagi aparat hukum untuk mengatur dan mengatasi pembakaran hutan yang tanpa izin dilakukan oleh perseorangan. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif dalam hal ini pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, sumber datanya berasal dari data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpul datanya menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan adapun proses penyidikan terhadap pelaku pembakaran hutan tanpa izin yang dilakukan oleh perseorangan sama denganyang telah tercantum didalam KUHAP, serta pengaturan mengenai proses penyidikan terhadap pelaku pembakaran hutan beacuan kepada undang-undang kehutanan dan lingkungan hidup serta ketentuan pidana lainnya, berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh kepolisian daerah Sumatera Utara adalah pengkoordinasian kepada setiap masyarakat dan lembaga untuk melindungi dan menjaga kelestarian hutan demi keberlangsungan lingkungan yang asri, selain itu dipeerlukan juga kesaradarn setiap individu masyarakat untuk menjaga hutan dan tidak melanggar ketentuan yang ada karena dapat dikenai sanksi administrasi terhadap izin dan sanksi pidan