Dasar hukum dari kegentingan yang memaksa dan kebutuhan mendesak adalah berdasarkan Pasal 22 ayat UUD 1945 disebutkan bahwa “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Sehingga dengan dasar tersebut, maka dibuatlah Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Atas diterbitkannya Perpu No. 1 Tahun 2020 tersebut, maka diperlukannya kajian yang lebih lanjut mengenai tujuan dari pencapaian cita-cita yang tertuang dalam Perpu No. 1 tah...
Pandemic COVID-19 meenyebabkan permasalahan ekonomi, sehingga berdampak pada in-stabilitas eko...
Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Stabilit...
Hadirnya Perppu No. 1 tahun 2020 memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk dapat mengambil Langkah...
Pandemi Covid-19 telah berakibat pada berbagai sektor tidak hanya di sektor kesehatan. Pemerintah me...
Tulisan ini membahas tentang kebijakan presiden dalam penanganan Covid-19. Salah satu kebijakan yang...
Merespons pada keadaan darurat yang disebabkan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemer...
Aturan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan di masa pandemi covid-19 yang bertujuan unt...
Tesis dengan judul “Politik Hukum Bidang Perpajakan Selama Masa Corona Virus Disease 2019 di Indones...
Penulis dalam penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tah...
Kemiskinan adalah suatu kondisi serba kekurangan yang hanya memiliki pengeluaran perkapitanya selama...
AbstrakPandemi Covid-19 telah melanda lebih dari 200 negara sehingga mengancam perekonomian global d...
Latar belakang penelitian ini adalah adanya temuan keluhan dari masyarakat yang seyogiyanya layak me...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat seputar permasalahan pengaturan kebijakan pemerintah yang buka...
Komite Stabilitas Sistem Keuangan saat terjadinya pandemi (Covid-19) memiliki tugas dalam menstabil...
Penelitian tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya dinamika perpolitikan di tengah masyarakat menjela...
Pandemic COVID-19 meenyebabkan permasalahan ekonomi, sehingga berdampak pada in-stabilitas eko...
Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Stabilit...
Hadirnya Perppu No. 1 tahun 2020 memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk dapat mengambil Langkah...
Pandemi Covid-19 telah berakibat pada berbagai sektor tidak hanya di sektor kesehatan. Pemerintah me...
Tulisan ini membahas tentang kebijakan presiden dalam penanganan Covid-19. Salah satu kebijakan yang...
Merespons pada keadaan darurat yang disebabkan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemer...
Aturan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan di masa pandemi covid-19 yang bertujuan unt...
Tesis dengan judul “Politik Hukum Bidang Perpajakan Selama Masa Corona Virus Disease 2019 di Indones...
Penulis dalam penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tah...
Kemiskinan adalah suatu kondisi serba kekurangan yang hanya memiliki pengeluaran perkapitanya selama...
AbstrakPandemi Covid-19 telah melanda lebih dari 200 negara sehingga mengancam perekonomian global d...
Latar belakang penelitian ini adalah adanya temuan keluhan dari masyarakat yang seyogiyanya layak me...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat seputar permasalahan pengaturan kebijakan pemerintah yang buka...
Komite Stabilitas Sistem Keuangan saat terjadinya pandemi (Covid-19) memiliki tugas dalam menstabil...
Penelitian tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya dinamika perpolitikan di tengah masyarakat menjela...
Pandemic COVID-19 meenyebabkan permasalahan ekonomi, sehingga berdampak pada in-stabilitas eko...
Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Stabilit...
Hadirnya Perppu No. 1 tahun 2020 memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk dapat mengambil Langkah...