PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN YANG MENSYARATKAN AGAMA

Bunga Rashesa Wibiningrum, Budi Santoso, Shanti Riskawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp. +62-341-553898; Fax: +62-341-566505 E-mai: bunga.rashesa@gmail.com Abstrak Alih-alih dianggap sebagai suatu pilihan kepada masyarakat berkaitan dengan konsep yang ingin digunakan dalam hal jual beli perumahan, hadirnya konsep perumahan Syariah justru belakangan tahun ini banyak memunculkan sebuah konflik ataupun permasalahan di dalam kehidupan bermasyarakat yang pada umumnya berkaitan dengan adanya jual beli perumahan yang mendiskriminasi. Sebagaimana kita ketahui, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga telah melarang hal-hal yang memberikan bentuk diskriminasi. Berdasarkan hal tersebut, pada akhirnya penulis menarik 2 (dua) rumusan masalah yang ada. Adapun kedua rumusan masalah tersebut yakni: 1) Apa Akibat Hukum Pengkhususan Agama Sebagai Persyaratan Dalam Perjanjian Jual Beli Perumahan? Dan; 2) Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Jual Beli Perumahan Yang Mensyaratkan Agama Sebagai Persyaratan Dalam Perjanjian Jual Beli? Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif serta menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual approach), dan Pendekatan Kasus (Case approach). Hasil dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwasannya akibat hukum yang timbul dari adanya pengkhususan agama dari pensyaratan dalam perjanjian jual beli yang dibuat diantara kedua belah pihak tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Kesimpulan selanjutnya, bentuk dari perlindungan hukum tersebut dapat dirumuskan secara preventif maupun represif. Â Kata Kunci: Diskriminasi, Jual Beli, Perumahan. Â Abstract Sharia-based house sales have triggered some conflict amidst society over discriminating requirement customers have to meet before buying a house, contravening the Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection banning all forms of discrimination. Based on this issue, this research studies the two following problems: 1) what is the legal consequence of allowing only people with a certain region in a transaction of a new house? And 2) what form of legal protection for consumers that are required to believe a certain region as requirement to buy a house? This research employed normative juridical method, statutory, conceptual, and case approaches. The research results indicate that house sale under such a discriminating requirement can be declared invalid from the outset, and the legal protection can take both preventive and repressive form. Keywords: discrimination, sale, hous