ANALISIS YURIDIS UNSUR PENYALAHGUNAAN DALAM POSISI DOMINAN MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA

Syafira Nurul Aulia Kusumabrata, Hanif Nur Widhiyanti, Ranitya GanindhaFakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail: syafira992@gmail.comABSTRAKAdanya ketidaksesuaian unsur perbuatan penyalahgunaan posisi dominan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopolidan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) dengan Peraturan Komisi Nomor 6Tahun 2010. Akibatnya, menyebabkan kekaburan hukum mengenai unsur-unsur apasajakah yang harus terpenuhi pada pelanggaran Pasal 25.Penulisan tugas akhir inimenggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatanperundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. BahanHukum Primer, Sekunder dan Tersier yang didapatkan oleh penulis yang akan dianalisis dengan cara menguraikan dan menghubungkan bahan hukum yang dimasukan kedalam penulisan yang terstruktur sehingga menjawab daripermasalahan hukum yang menjadi objek penelitian ini. Dari hasil penelitianmetode diatas, posisi dominan yang dianggap mengganggu persaingan adalahpelaku usaha yang menduduki posisi dominan yang menyalahgunakan posisi yangdimilikinya. Penyalahgunaan posisi dominan tercantum dalam Pasal 25 Ayat (1) UU5/1999, namun penjabaran unsur Pasal 25 yang terdapat di Peraturan Komisi Nomor6 Tahun 2010 tidak sesuai dengan pasal 25 UU 5/1999. Maka, unsur perbuatanpenyalahgunaan posisi dominan yang seharusnya ialah dengan menambahkan unsurmenghambat dan atau menghalangi, dan unsur mencegah pada Peraturan KomisiNomor 6 Tahun 2010 agar sesuai dengan Pasal 25 UU 5/1999 dan Konsep dasarpenyalahgunaan posisi dominan. CCCS Guidelines on the section 47 prohibition 2016dapat digunakan sebagai perbandingan karena unsur menghambat termuat didalamPedoman Section 47 Competition Act.Kata kunci: posisi dominan, unsur, penyalahgunaan posisi dominan, hukumpersaingan usaha ABSTRACTIrrelevance regarding misuse of dominant position between Article 25 of LawNumber 5 of 1999 concerning Ban on Monopoly Practices and Unfair BusinessCompetition (Law Number 5/1999) and Regulation of Commission Number 6 of 2010leads to vagueness of law over elements of violation of Article 25. This researchemployed normative juridical method, statutory, case, and comparative approach.Primary, secondary, and tertiary legal materials were analysed and summarised intostructured writing of the research. The dominant position intended in this researchinvolves situations where businessmen holding their dominant position misuse theirposition. This misuse is also stipulated in Article 25 Paragraph (1) of Law Number5/1999, but the elaboration of the elements of Article 25 in Regulation ofCommission Number 6 of 2010 is not relevant to Article 25 of Law Number 5/1999.Thus, some elements such as ‘to impede’ and or ‘to hinder, and ‘to prevent’ inRegulation of Commission Number 6 of 2010 should be added to give relevance toArticle 25 of Law Number 5/1999 and the fundamental concept of misuse ofdominant position. CCCS Guidelines on the section 47 prohibition 2016 can also beused as a comparison since the element of ‘to impede’ is also enacted in theGuidelines Section 47 of Competition Act.Keywords: dominant position, element, misuse of dominant position, law ofbusiness competition. Â