TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN MU’NAH RAHN TASJILY TANAH (Studi Pada Pegadaian Syariah Radin Intan Wayhalim Bandar Lampung)

ABSTRAK Melakukan akad gadai atau rahn merupakan hal yang kerap kali dilakukan oleh sebagian orang yang membutuhkan uang. Dalam hal praktik rahn kerap kali kita temui adanya biaya pemeliharaan atau mu’nah.Pada praktiknya Pegadaian Syariah Radin Intan Way Halim Bandar Lampung menerapkan biaya mu’nah dengan sistem persentase yang berbeda sesuai dengan jangka waktu. Sedangkan dalam ketentuan pengenaan biaya jasa pada barang simpanan dijelaskan bahwa “biaya jasa pada barang simpanan harus dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan persentase untuk menghindari riba”. Adanya perbedaan antara teori dengan praktik inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa penetapan persentase mu’nahrahn tasjily tanah berbeda-beda sesuai jangka waktu di Pegadaian Syariah Radin Intan Way Halim Bandar Lampung dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang penetapan persentase mu’nahyang berbeda-beda sesuai dengan jangka waktu di Pegadaian Syariah Radin Intan Way Halim Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penetapan persentase mu’nahrahn tasjily tanah berbeda-beda sesuai jangka waktu di Pegadaian Syariah Radin Intan Way Halim Bandar Lampung dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang penetapan persentase mu’nahyang berbeda-beda sesuai dengan jangka waktu di Pegadaian Syariah Radin Intan Way Halim Bandar Lampung. Janis penelitiannya adalah penelitian lapangan (field research). Sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis, sumber datanya adalah sumber data lapangan. Populasi dan samplenya adalah pengelola dan nasabah. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan datanya melalui editing dan sistematika data. Analisis data yang digunakan adalah kualitatifdengan pendekatan induktif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapanpersentase mu’nah berbeda-beda karena tergantung pada sistem pola angsuran atau masa angsuran yang diambil oleh nasabah, semakin cepat jangka waktu pola angsuran yang diambilmaka semakin besar persentase angsuran biaya mu’nah yang harus nasabah bayarkan. Tetapi semakin lama jangka waktu pola angsuran yang diambilmaka semakin kecil persentase angsuran biaya mu’nah yang harus nasabah bayarkan. Jadi besarnya persentase biaya mu’nah tergantung pada sistem angsuran atau masa angsuran yang diambil oleh nasabah dan setelah ditinjau dari perspektif hukum Islam penetapan persentase mu’nah rahn tasjily tanah di Pegadaian Syariah Radin Intan Way Halim Bandar Lampung diperbolehkan karena penetapan persentase mu’nah tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi para nasabah dan Pegadaian Syariah agar biaya mu’nah yan harus di bayar oleh nasabah jelas besaran nominalnya