TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG KESESUAIAN AKAD PADA PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Fajar Pringsewu)

ABSTRAK Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Fajar Pringsewu merupakan salah satu badan yang menyediakan sebuah pembiayaaan, salah satu diantaranya adalah pembiayaan mudharabah. Sebagaian dari masyarakat lebih memilih mudharabah dikarenakan minimnya modal yang dimiliki oleh masyarakat. Besar kecilnya pembiayaan yang diajukan oleh nasabah menjadi titik permasalahan dalam proses pembiayaan mudharabah tersebut yang akhirnya KSPPS BMT Fajar Pringsewu mengeluarkan kebijakan dengan memastikan perolehan keuntungan nisbah bagi hasil antara KSPPS dan nasabah diawal waktu pembiayaan, dan juga menggunakan jaminan untuk mengantisipasi adanya kemungkinan pelaksanaan pembiayaan mudharabah mengalami kerugian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Fajar Pringsewu? Dan Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah pada kesesuaian akad produk pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Fajar Pringsewu? Adapun tujuan dari penelitian in adalah untuk mengetahui bagaimana praktik produk pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Fajar Pringsewu, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah pada kesesuaian akad produk pembiayaan mudharabah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang bersifat deskriptif analisis, dengan analisis sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara kepada para pengelola KSPPS BMT Fajar Pringsewu dan beberapa nasabah, data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan penelitian.Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola KSPPS BMT Fajar Pringsewu dan beberapa nasabah yang mengajukan pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Fajar Pringsewu. Analisis data yaitu dengan analisis kualitatif dengan menggunakan metode cara berfikir induktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Fajar Pringsewu terdiri dari 3 tahap yaitu: permohonan pembiayaan dengan prosedur yaitu mengisi formulir, melengkapi persyaratan berupa jaminan, survey analisis 5C terhadap nasabah, ijab kabul dan melakukan pengawasan terkait usaha yang dijalankan. Pada tahap pembiayaan, KSPPS melakukan nisbah bagi hasil hasil sebesar 75% bagi KSPPS dan 25% nasabah untuk pembiayaan di atas Rp. 15.000.000,- menggunakan modal pokok. Tinjauan fiqh muamalah pada produk pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Fajar Pringsewu bahwa penerapan nisbah bagi hasil sebesar 75% KSPPS : 25% nasabah, pada pembiayaan mudharabah yang diambil dari jumlah modal pembiayaan serta pertanggung jawaban resiko kerugian yang tidak sama antara pembiayaan mudharabah yang satu dengan lainnya, menurut hukum ekonomi syariah belum sesuai dengan syariat Islam, karena nisbah bagi hasil yang diperoleh bertentangan dengan teori fiqh muamalah dimana keuntungan dan kerugian harus merupakan bagian dari nisbah dan dilakukan dengan cara bagi hasil berdasar kesepakatan kedua belah pihak, bukan dengan menentukan jumlah nominal pokok diawal agar tidak merugikan salah satu pihaknya. Namun penerapan adanya jaminan dalam pembiayaan mudharabah ini diperbolehkan sebagai kedaruratan atau keadaan yang memaksa terhadap moral hazard oleh nasabah terhadap KSPPS BMT Fajar Pringsewu