PANDANGAN FIQH SIYASAH TERHADAP EFEKTIVITAS PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SERTIFIKAT TANAH GANDA

ABSTRAK Permasalahan tanah di kota bandar lampung ini di dominasi oleh sengketa sertifikat ganda. Tentu hal ini sangat merugikan masyarakat, karena sengketa tanah ini terjadi karena adanya tumpang tindih sertifikat yang merupakan kelalaian dari pihak Badan Pertanahan Nasional. Sengketa yang terjadi perlu mendapat perhatian khusus dari seluruh pihak terkait masalah pertanahan. Pada kenyataanya Sertifikat ganda merupakan salah satu permasalahan yang ditemukan dalam masyarakat. Tingginya masalah pertanahan tidak hanya meresahkan masyarakat tetapi juga sangat mempengaruhi kinerja Badan Pertanahan Nasional sebagai institusi yang mempuyai tugas pokok melaksanakan administrasi pertanahan.Secara konstitusional Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 33 ayat 3 telah memberikan landasan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang tergantung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.Dari ketentuan dasar ini dapat kita ketahui bahwa kemakmuran masyarakatlah yang menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang tergantung di dalamnya. Pada dasarnya menurut penulis kasus sertifikat ganda ini merupakan kelalaian dari pihak Badan Pertanahan Nasional itu sendiri maka harus ditingkatkan lagi efektivitas dalam pengawasan pembuatan sertifikat agar tidak terjadi lagi kasus yang sama tetapi menurut Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung melalui perwakilanya mengatakan bahwa terjadinya sengketa sertifikat tanah ganda ini juga salah satunya adalah pemilik asli tidak mengusai fisik tanah tersebut.Dari penjelasan di atas maka rumusan masalah skripsi ini ialah: Prosedur Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Ganda di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung, Efektivitas Peran Badan Pertanahan Nasional kota Bandar Lampung dalam penyelesaian sengketa sertifikat tanah ganda di kota Bandar Lampung, dan Pandangan fiqih siyasah terhadap evfektivitas peran Badan Pertanahan Nasional kota Bandar Lampung dalam penyelesaian sengketa sertifikat tanah ganda. Dari rumusan masalah di atas dan hasil penulis menyimpulkan seharusnya penyelesaian sengketa sertifikat tanah ganda ini dilakukan dengan tidak mengedepankan emosi dan apabila belum sampai melapor di Peradilan Tata Usaha Negara, maka kasus sertifikat ganda bisa diadukan kepada Badan Pertanahan Nasional sesuai kota dimana tanah tersebut secara tertulis, untuk di Bandar Lampung bisa melapor ke kepolisian melalui Tim Harda terlebih dahulu lalu ada proses pengembalian batas jadi dua Sertifikat akan dikembalikan batasnya untuk mengetahui duduk perkaranya. Jika ada tindak pidana atau pemalsuan data maka kepolisian yang langsung menangani kasus tersebut. Kata Kunci: Pandangan Fiqh Siyasah, Evektifitas Peran Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar lampung, Sertifikat Tanah Gand