PEMBERANTASAN TERORISME DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM INDONESIA

Salah sau diantara empat tujuan Indonesia merdeka adalah “untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. maka politik hukum kenegaraan Indonesia membuat norma hukum berbentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, selain diperkuat dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Permasalahan yang terbaca dalam pelaksanaan norma hukum Undang-undang terorisme tersebut menyesisakan banyak permasalahan, sebagaimana fakta yang ada di tengah masyarakat Indonesia antara lain, permsalahan terorisme, belum berhasil diberantas tetapi semakin banyak bermunculan. Maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan emperik nomologik kualitatif untuk melihat sejauhmana implementasi norma hukum tersebut dijalankan dalam proses peradilan pemberantasan terorisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan sanksi pidana terhadap terorisme dari perspektif hukum pidana di Indonesia, berdasarakan aliran positif determinisme, seharusnya diberikan perlakuan (treatment) untuk resosialisasi, rehabilitasi, serta program deradikalisasi terhadap pelaku kejahatan terorisme. Perlakuan deradikalisasi ini bertujuan untuk memberikan pendekatan emosional dan untuk merubah pemahaman ideologi tentang arti “jihad” berlandaskan terorime. Penerapan sanksi di peradilan Indonesia dalam penelitian ini menegaskan bahwa berualang putusan yang tidak setidak sejalan dengan beberapa teori hukum antara lain Teori pemidanaan gabungan dan modernisasi hukum global