AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

Abstrak Tesis Ini Membahas Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten MelawI. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan sosilogis., adapun permasalahan yang diambil dalam penelitian Tesis adalah : Indikator-Indikator Apa Saja Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Melawi. Sampai Sejauh Mana Pengaruh Indikator-Indikator Tersebut Terhadap Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Melawi. Upaya Apa Saja Yang Dapat Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Melawi . Dari hasil penelitian terdapat pembhasan penelitian yaitu a. Indikator Kerangka Pengukuran Kinerja : Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama : Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis : Secara umum Pemerintah Kabupaten Melawi telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Pemerintah Kabupaten Melawi sebanyak 2 sasaran.Pengaruh Indikator-Indikator Tersebut Terhadap Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Melawi. Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan RPJMD Kabupaten Melawi sudah berjalan. Meskipun demikian, masih banyak pengaruh indikator-indikator tersebut terhadap penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Melawi yang perlu diperbaiki dan menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaannya untuk menjadi lebih maksimal lagi. Adapun faktor penghambat yang dimaksud diantaranya adalalah SDM (Sumber Daya Manusia) yang masih kurang, adanya program/kegiatan yang bersifat kondusif/tidak menentu, adanya perubahan kebijakan, ritme/periode pemerintah pusat dan daerah yang berbeda, dan faktor alam.Kata Kunci: Melawi, Kinerja, Akuntabilitas AbstractThis thesis discusses the performance accountability of the MelawI district government agencies. This study uses a normative approach and a sosilogical approach. The problems taken in this thesis research are: What Indicators Affect Accountability of Performance of Government Agencies in Melawi Regency. To what extent the influence of these indicators on the performance accountability assessment of Melawi district government agencies. Any Efforts That Can Improve Performance Accountability of Melawi Regency Government Agencies. From the research results there are research limitations, namely a. Performance Measurement Framework Indicators: Performance measurement is used to assess the success and failure of implementing activities in accordance with the program, the targets that have been set in order to realize the mission and vision of government agencies. Achievement of Key Performance Indicators: In order to measure and improve performance and increase accountability for government performance, each government agency needs to establish Key Performance Indicators (IKU). Achievement of Strategic Target Performance: In general, the Melawi Regency Government has been able to carry out its duties in order to achieve the goals and targets set out in the Strategic Plan. The number of targets set to achieve the mission and vision of the Melawi Regency Government are 2 targets. The Influence of These Indicators on the Performance Accountability Assessment of Melawi Regency Government Agencies. Based on the explanation in the previous section, it can be said that the implementation of the Melawi Regency RPJMD has been running. Even so, there are still many influences of these indicators on the assessment of the Performance Accountability of Melawi Regency Government Agencies that need to be improved and become an inhibiting factor in its implementation to be even more maximal. The inhibiting factors in question include the lack of human resources (human resources), the existence of programs / activities that are conducive / uncertain, changes in policy, different rhythms / periods of central and regional government, and natural factors.Keywords: Melawi, Performance, Accountabilit