PEMENUHAN HAK MEMILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS (STUDI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA PADANG)

ABSTRAK Hak Politik sebagai salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia yang merupakan hak yang dimiliki oleh setiap masyarakat tanpa terkecuali bagi masyarakat penyandang disabilitas. Pasal 23 ayat (1), serta Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan, menggunakan hak pilih dan hak dipilihnya dalam pemilu serta hak untuk bergabung serta mendirikan partai politik tertentu. Pasal 5 Undang-Undang Pemilu menyebutkan bahwa “Penyandang disabilitas memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih calon anggota DPR,DPD,DPRD dan sebagai Penyelenggara PemiluBerdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan diteliti adalah, pertama Bagaimana pengaturan tentang hak memilih bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019 sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum? kedua Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait pemenuhan hak memilih bagi penyandang disabilitas pada Pemilu tahun 2019 di kota Padang? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis, sedangkan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder didapat melalui studi pustaka. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pertama , pengaturan tentang hak memilih bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019 sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah jelas regulasinya, tinggal implementasi dari peraturan tersebut, kedua penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait pemenuhan hak memilih bagi penyandang disabilitas pada Pemilu tahun 2019 di kota Padang telah memenuhi standar sesuai dengan aturan yang berlaku, namun belum maksimal dalam hal pelaksanannya. Sehingga khususnya KPU untuk dapat memaksimalkan sosialisasi untuk mendukung hak pilih disabilitas