PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA PLASTIK PADA PUSAT PERBELANJAAN SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KOTA PADANG

ABSTRAK Salah satu cita-cita pendiri bangsa yaitu mewujudkan kesejahteran (rakyat) yang tertuang dalam alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikemukakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini tidak terkecuali ditujukan kepada masyarakat khususnya pengunjung pusat perbelanjaan dalam hal penggunaan kantong belanja plastik yang semakin banyak digunakan di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Padang. Bentuk kepedulian Pemerintah Kota Padang yaitu dikeluarkannya Peraturan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah Pertama, Bagaimana bentuk kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam mengendalikan pencemaran lingkungan melalui pembatasan penggunaan kantong belanja plastik pada pusat perbelanjaan di Kota Padang. Kedua, Bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam memenuhi kebijakan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik pada pusat perbelanjaan di Kota Padang. Ketiga, Bagaimana Efektivitas pembatasan penggunaan kantong belanja plastik dalam mengendalikan pencemaran lingkungan di Kota Padang. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis yaitu menggambarkan kebijakan pemerintahan yang dikaitkan dengan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik pada pusat perbelanjaan di Kota Padang. Typologi penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang membandingkan fakta di lapangan dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan ada beberapa kebijakan Pemerintah Kota Padang yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018 yaitu pelaku usaha wajib melakukan pengelolaan kantong plastik, penerapan kantong belanja tidak gratis, dan pelaku usaha melakukan strategi komunikasi, informasi dan edukasi kepada konsumen, namun hal itu belum maksimal teralisasikan. Kesadaran hukum masyarakat masih kurang dalam memenuhi kebijakan tersebut, karena Perwako tersebut tidak mengenakan sanksi di dalamnya padahal setiap peraturan berdasarkan hukum administrasi diakhiri “Incauda Venenum”. Kebijakan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik masih belum efektif dalam mengendalikan pencemaran lingkungan karena masyarakat masih bergantung dalam menggunakan kantong belanja plastik. Kata Kunci : Kebijakan, Kantong Plastik, Pencemaran Lingkunga