Islam, demokrasi dan transisi otonomi khusus: politik dan dinamika identitas lokal di Aceh, Indonesia

Salah satu tuntutan GAM dalam MoU Helsinki ialah Pemerintah Pusat akan membuat UU baru mengenai Propinsi Aceh. Kemudian, UU baru itu dapat mengakomodasi seluruh tuntutan GAM dalam MoU. Selanjutnya, Pemerintah Pusat berhasil membuat UU baru tersebut, yang dinamai dengan UU Tentang Pemerintahan Aceh (TPA) Tahun 2006. Sementara itu, MoU Helsinki sebagai das sollen (sesuatu yang diharapkan) oleh GAM, tidak menjelaskan mengenai Islam, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Namun, isi dari UU TPA tidak hanya mengakomodasi seluruh tuntutan GAM dalam MoU tetapi juga menampung seluruh pengaturan- pengaturan politik yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Kemudian, salah satu dari pengaturan politik tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Oleh sebab itu, pengaturan politik yang dibuat Pemerintah Pusat menjadi penyebab Islam masuk kembali di panggung politik Aceh pasca MoU Helsinki. Berikutnya, penjelasan dari pasal 18 dan pasal-pasal lainnya dari UUD 1945, mengenai daerah istimewa atau khusus, menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat, untuk membuat pengaturan politik baik berhubungan dengan Syariat Islam dan hal-hal lainnya, dalam UU TPA tersebut. Hal ini menjadi salah satu kebaruan (novelty) dari hasil penelitian penulis dibandingkan dengan penelitian lainnya