Pemberantasan Pungutan Liar Sebagai Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung

Corruption is an extraordinary crime (extraordinary crime) of the government and when law enforcement in its handling must have a strong determination and power. One of the criminal acts of corruption is illegal levies, acts of retribution which are a social phenomenon that existed before the Indonesian State became independent. Along with the development of technology and information on developments in the era of globalization has a huge influence on human life and civilization. Stimulates the human mind, giving rise to various problems that have positive and negative effects. These problems can be examined as follows: 1) what is the role of the community in eradicating Illegal Levies as a Corruption Crime? 2) How is Law Enforcement of Illegal Levies as a Corruption Crime at the Badung Regency Transportation Service? This presentation uses Empirical research methods, and requires primary data as the main data in addition to secondary data. The role of the community in efforts to prevent and eradicate Corruption Crime is contained in article 41 (1) Law No. 20 of 2001 changes to Law No. 31 of 1999 The Corruption Act which we know more about the Law on the Eradication of Corruption Crime. Prevention and eradication of Corruption Crimes in the form of seeking, obtaining, providing data or information on Corruption Crimes and the right to submit suggestions and opinions responsibly for the prevention and eradication of Corruption Crimes. Wild levies are actions that are intentionally carried out to enrich themselves, groups, or corporations.  Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) pemerintah dan apaat penegak hukum dalam penangannanya harus mempunyai tekad dan usha yang kuat. Salah satu tindak pidana korupsi adalah Pungutan liar, perbuatan pungungutan yang merupakan suatu gejala soasial yang telah ada sebelum Negara Indonesia merdeka. Seiring Berkembangnya teknologi dan informasi perkembangan di era globalisasi memberi pengaruh yang sangat besar pada kehidupan dan peradaban manusia. Merangsang pikiran manusia, sehingga menimbulkan berbagai masalah yang dampaknya positif dan negatif. Permasalahan tersebut dapat dikaji sebagai berikut: 1) Bagaimana peran serta masyarakat dalam pemberantasan Pungutan Liar sebagai Tindak Pidana Korupsi? 2) Bagaimana Penegakan hukum Pungutan Liar sebagai Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung?. Penyajian ini menggunakan metode penelitian Empiris, dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder.Peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam pasal 41 (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lebih kita kenal UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi Tindak Pidana Korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pungutan liar merupakan tindakan yang sengaja dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, kelompok, atau koorporasi. &nbsp