Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian

In living a household life, it is often that problems arise that cause disputes and end up with divorce between couples. The breakup of marriage will cause problems, one of which is the family's wealth. Marriage agreements are made to anticipate possible problems that occur in a marriage. The problem statement from this study is: (1) how is the arrangement of the Marriage Law in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage? (2) How is the legal protection of common property after the verdict of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015 in the event of a divorce? This study is a type of normative law research, since its assessment is carried out through a library study. The Regulation of Marriage Agreements in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, contained in Chapter V, Article 29. The Marriage Agreement was made before the marriage was held and valid since the marriage took place. After the verdict of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015, the Marriage Agreement can be made after the marriage between the husband and wife takes place and must be recorded. This marriage agreement binds the husband, wife, and third party. Marriage agreements provide law protection for both husband and wife to their property if they have to divorce for a reason.  Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tidak jarang sering timbul permasalahan yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan berakhir dengan perceraian di antara pasangan suami istri. Putusnya perkawinan akan menyebabkan permasalahan, salah satunya harta benda (harta kekayaan) keluarga tersebut. Perjanjian kawin dibuat untuk mengantisipasi kemungkinan masalah yang terjadi di dalam suatu perkawinan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah, (1) Bagaimana pengaturan Perjanjian Kawin dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974? (2) Bagaimana perlindungan hukum atas harta bersama setelah adanya putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 apabila terjadi perceraian? Tipe penelitian ini bersifat normatif, yaitu pengkajiannya dilakukan melalui studi kepustakaan. Pengaturan Perjanjian Kawin pada UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, tercantum pada Bab V, Pasal 29. Perjanjian Kawin diadakan sebelum perkawinan dan berlaku sejak tanggal perkawinan. Pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, Perjanjian Kawin memungkinkan diadakan pasca perkawinan antara suami isteri dan wajib dicatatkan. Perjanjian kawin ini mengikat pihak suami, istri, dan pihak ketiga. Perjanjian kawin memberikan perlindungan hukum bagi pihak suami dan pihak istri terhadap hartanya jika mereka harus bercerai karena suatu alasan. &nbsp