Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Umum

Pengadaan tanah merupakan kegiatan pengambilan tanah oleh pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pembangunan untuk kepentingan umum pengadaan tanah disertai dengan pemberian ganti rugi terhadap masyarakat yang terkena pengadaan tanah. Dalam pelaksanaanya pengadaan tanah tidak selalu berjalan mulus dimana seringkali terdapat warga masyarakat yang terkena pengadaan tidak puas dengan besarnya nilai gantirugi yang diberikan pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut maka dapat dirumuskan dua permasalahan yaitu: 1. Apakah yang menjadi landasan yuridis dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah?, 2. Bagaimana mekanisme pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah?. Metode  penelitian yang digunakan dalam memecahkan permasalahan tersebut adalah metod penelitian normatif dengan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang menjadi landasan yuridis pengadaan tanah adalah perpres nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan tanah untuk kepentingan umum, Undang-Undang nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Mekanisme ganti rugi dalam pengadaan tanah haruslah berdasarkan musyawarah antara panitia dan pemegang hak atas tanah atau tanaman yang berada diatasnya ini berarti bahwa didalam mengadakan penafsiran atau penetapan besarnya  ganti rugi haruslah tercapainya kata sepakat dan haruslah berdasarkan harga umum setempat .Land purchasing is an activity taken by government in order to build public fasilities, purchasing also done by giving some compesation to society that affected. During purchasing activity never runs smooth , where mostly some people who gets land purchase is not santisfied with the amount of compensation that given by government. Regarding those matters, we may conclude there are 2 problems those are : 1. What Is the juridical basis for land acquistion in the public interest?, 2. How is the mechanism of compesation in land purchasing for public that held by goverment ?. Research that an be used to solve the problem is normatif research method by studying the valid rules. Juridis platform land purchasing is President policy no 71 year 2012 about land enforcement to public needs, the regulation no 2 year 2012 about land purchasing for public developing. Compensation mechanism on land purchasing must be based on the forum between committee and the right holder of the land or plants that’s exist on it, that during the interpretation or the quotation the amount of compensation should be agreed and must be based on the local public price