Perlindungan Hukum Terhadap Folklore di Indonesia Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Internasional

Beberapa waktu lalu di berbagai media massa ramai diberitakan tentang ulah Malaysia yang mengklaim tari Tor-Tor. Ini tidak mengagetkan, karena sebelumnya Malaysia pernah melakukan klaim atas tari Pendet, Reog Ponorogo, lagu daerah Rasa Sayange, alat musik Angklung dengan sebutan Bamboo Malay, dan lainya. Tari-tarian, musik dan lagu serta hasil kebudayaan lainnya ini merupakan aset bangsa yang sangat berharga yang tentunya harus dijaga. Ekspresi budaya tradisional atau yang sering disebut folklore yang mana hak ciptanya dipegang oleh negara, dengan demkian negara memiliki tanggunggjawab melindungi folklore dari pelanggaran hak cipta, namun masih banyak berita yang menyentil betapa lembeknya pemerintah Indonesia dalam menyikapi pelanggaran hak cipta folklore. Memang di Indonesia sendiri belum ada peraturan khusus mengenai folklore, maka dari itu dirasa perlu untuk disegerakan pengesahan Peraturan Pemerintah untuk melindungi ekpresi budaya tradisional di Indonesia. Masalah pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap folklore di indonesia menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dalam perspektif hukum internasional serta bagaimana kendala dalam perlindungan hak cipta foklore di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dalam bentuk studi dokumen, kemudian dari sifatnya penelitian ini berupa deskriptif, menggambarkan perlindungan hukum terhadap folklore di indonesia menurut undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta dalam perspektif hukum internasional serta bagaimana kendala dalam perlindungan hak cipta folklore di Indonesia. Penelitian ini didukung oleh bahan hukum primer berupa Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal serta pendapat para ahli. Adapun hasil penelitian yang didapat bahwa perlindungan hak cipta folklore di Indonesia masih sangat lemah, hal ini dikarenakan belum adanya peraturan khusus dan rinci yang mengatur tentang folklore serta kurang tegasnya Indonesia dalam menindak pelanggaran hak cipta folklore oleh negara lain. Yang menjadi kendala dalam perlindungan hak cipta folklore di Indonesia yaitu belum adanya peraturan pemerintah tentang ekspresi budaya tradisional seperti yang disebutkan oleh pasa 38 (4) Undang-Undang No.28 Tahun 2014, di tingkat internasional juga belum ada konvensi internasional yang mengatur tentang folklore sehingga sulit menyelesaikan pelanggaran hak cipta folklore