Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Alokasi Keuangan Pusat dan Daerah. Beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan dalam Undang-undang, Daerah Kabupaten/Kota Malang tetap diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain yang telah ditetapkan. sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan dan sesuai dengan aspirasi dan kemampuan masyarakat. Intensifikasi dan ekstensifikasi Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan upaya alternatif untuk meningkatkan Pendapatan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pe...
Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui bagaimana mekanisme permohonan pendaftaran untuk m...
Kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1...
Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dirumuskan bahwa p...
1. Hasil analisis nilai koefisien dari variabel Pajak Daerah sebesar 1,195, dapat disimpulkan bahwa ...
Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dilaksanakan utuk mewuj...
Indonesia adalah Negara supremasi hukum, yakni negara yang dalam segala aktifitas kenegaraannya sela...
Penerapan Pajak Air Tanah merupakan hal yang cukup sulit untuk memberikan kesadaran kepada masyarak...
Indonesia adalah Negara supremasi hukum, yakni negara yang dalam segala aktifitas kenegaraannya sela...
Penelitian bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan Tujuan pelaksanaan pemekaran kecamatan RAHT. (2) Meng...
Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan...
Kurator merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, sebagaimana dimaksud dalam...
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) merupakan jenis Pajak...
Kesehatan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan, oleh karena itu setiap orang memilik...
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berusaha meminimalkan k...
ABSTRAK Suatu wilayah didalamnya selalu terdapat berbagai aktifitas yang dilakukan oleh pen...
Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui bagaimana mekanisme permohonan pendaftaran untuk m...
Kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1...
Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dirumuskan bahwa p...
1. Hasil analisis nilai koefisien dari variabel Pajak Daerah sebesar 1,195, dapat disimpulkan bahwa ...
Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dilaksanakan utuk mewuj...
Indonesia adalah Negara supremasi hukum, yakni negara yang dalam segala aktifitas kenegaraannya sela...
Penerapan Pajak Air Tanah merupakan hal yang cukup sulit untuk memberikan kesadaran kepada masyarak...
Indonesia adalah Negara supremasi hukum, yakni negara yang dalam segala aktifitas kenegaraannya sela...
Penelitian bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan Tujuan pelaksanaan pemekaran kecamatan RAHT. (2) Meng...
Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan...
Kurator merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, sebagaimana dimaksud dalam...
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) merupakan jenis Pajak...
Kesehatan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan, oleh karena itu setiap orang memilik...
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berusaha meminimalkan k...
ABSTRAK Suatu wilayah didalamnya selalu terdapat berbagai aktifitas yang dilakukan oleh pen...
Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui bagaimana mekanisme permohonan pendaftaran untuk m...
Kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1...
Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dirumuskan bahwa p...