Efektifitas pemungutan pajak daerah dan retribusi untuk meningkatkan pad dalam rangka mensukseskan otonomi daerah di kabupaten Tuban

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pada Kabupaten Tuban iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sumber- sumber Retribusi di Kabupaten Tuban diperoleh dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu. Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Tuban telah berjalan secara efektif dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, hal tersebut dibuktikan dengan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang selama 4 tahun dengan rata-rata peningkatan sebagai berikut: tahun 2001 sebesar 115.68%, tahun 2002 sebesar 117.21%, tahun 2003 sebesar 112.93%, dan tahun 2004 sebesar 114.99% dengan demikian besar penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah rata-rata peningkatannya sebagai berkut: tahun 2001 sebesar 76.41%, tahun 2002 sebesar 74.79%, tahun 2003 sebesar 73.61%, dan tahun 2004 sebesar 81.99%. Adanya keterbatasan kemampuan dan profesionalisme aparat dibidang perpajakan dan retribusi daerah. Selain itu belum dilaksanakannya penagihan pajak dan retribusi daerah dengan baik, karena selama ini pemerintah sendiri yang mendatangi wajib pajak untuk melakukan penagihan, seharusnya wajib pajak yang datang sendiri untuk membayar pajak dan retribusi. Adanya pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap efektifitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang cara melaksanakan pemungutan dan pengaturan secara administratif harus dilakukan secara profesional sesuai dengan yang digariskan dalam tata kerja Dinas Pengelola Keuangan di Kaabupaten Tuban