HUBUNGAN KEKUASAAN PRESIDEN DENGAN PARLEMEN DI REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE MENURUT KONSTITUSI DAN PRAKTEKNYA DITINJAU DARI KAJIAN POLITIK HUKUM

Konstitusi Demokratik Timor Leste telah mengatur bahwa hubungan kekuasaan Presiden dan Parlemen Nasional terletak pada fungsi kedua lembaga Negara yang sama-sama sebagai pemegang kedaulatan Negara. Presiden diberikan tanggung jawab sebagai kepala Negara untuk mengatur jalannya institusi-institusi penyelenggara Negara yang demokratis, sementara Parlamen Nasional memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang tentang hal-hal prinsipil menyangkut politik dalam dan luar negeri bangsa. Meskipun kekuasaan Presiden dan Perlemen Nasional sama-sama sebagai pemegang kedaulatan Negara namun Presiden diberikan kewenangan secara konstitusi untuk dapat mengangkat anggota Pemerintah lainya dari unsur Perlemen Nasional atas usulan dari Perdana Menteri. Pada sisi yang lain Perdana Menteri sudah mengusulkan sembilan orang anggota Pemerintah lainya dari unsur anggota Perlemen Nasional untuk diangkat oleh Presiden namun hingga sampai pada saat ini Presiden tidak mengangkat sembilan orang anggota Pemerintah lainya tersebut. Metode penelitian yang digunakan bersifat penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan politik hukum dan pendekatan ketatanegaraan, tipe penelitian bersifat diskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara, selanjutnya dianalisis melalui cara diskripsi dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kebijakan Presiden untuk tidak mengangkat sembilan orang anggota Pemerintah lainya yang telah diusulkan oleh Perdana Menteri tersebut tidak didasarkan pada alasan yang konstitusional, implikasi dari tindakan Presiden tersebut menyebabkan adanya hubungan kekuasaan Presiden dengan anggota Pemerintah lainya dari unsur anggota Parlemen Nasional di Negara Republik Demokratik Timur Leste tidak berjalan lancar. Dengan tidak diangkatnya sembilan orang anggota Pemerintah lainya dari unsur anggota Parlemen Nasional tersebut dapat menyebabkan adanya kekosongan jabatan serta pelaksanaan tugas anggota Pemerintah lainya dari anggota Parleman Nasional tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya. Tindakan Presiden untuk tidak mengangkat sembilan orang anggota Pemerintahan lainnya tersebut juga menyebabkan adanya penyalaggunaan kekuasaan dan bertentangan dengan konstitusi RDTL. Dalam rangka untuk mengatasi permasalahan hukum tersebut maka sangat penting dibentuk norma hukum yang mengatur terkait sanksi hukum terhadap penyalanggunaan wewenang yang dilakukan oleh Presiden