TINJAUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BANK DI BPR BKK Capem BATURETNO Kab. WONOGIRI

Jaminan dimaksudkan agar bank merasa aman dalam memberikan kredit kepada debitur. Adapun jaminan kredit ini berupa gedung, dapat juga surat-surat berharga yang nilai dan kegunaannya masih terjamin. Pada Bank Perkreditan Rakyat BKK Capem Baturetno Kab. Wonogiri dalam memberikan layanan kreditnya dapat menggunakan jaminan berupa Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil. Jaminan berupa Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil ini merupakan bentuk kebijaksanaan yang longgar yang diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat dalam usahanya memberikan pelayanan kredit dalam bentuk sederhana dengan syarat yang tidak memberatkan, prosedur yang tidak sulit serta jaminan yang ringan yang tentunya tidak akan memberatkan pegawai negeri sipil dalam usahanya memperoleh kredit dengan mudah dan cepat untuk membangun dan memperluas usahanya. Hal ini tentu memberikan kemudahan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan kredit dari bank. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debiturnya berdasarkan hubungan kontraktual atau perjanjian disebut juga dengan perjanjian kredit bank. Jadi, hubungan hukum bank dengan nasabah debitur, bukan hanya hubungan antara kreditur dan debitur berdasarkan kepercayaan dan kontrak saja, tetapi juga sebagai hubungan kerahasiaa, dan hubungan kehati-hatian. BPR sebagai pihak kreditur mengeluarkan surat perjanjian kredit yang akan ditandatangani oleh debitur. Tujuan penelitian ini adalah 1) Tujuan Objektif antara lain: a) Untuk mengetahui prosedur permohonan kredit di BPR. BKK Capem Baturetno Kab. Wonogiri dengan SK PNS., b) untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak di dalam perjanjian kredit bank tersebut, c) untuk mengetahui permasalahan yang ada serta cara menyelesaikannya sehubungan dengan perjanjian kredit bank tersebut. 2) Tujuan Subjektif antara lain : a) untuk menambah wawasan pengetahuan bagi penulis tentang perjanjian kredit bank dengan teori yang penulis peroleh selama berada di bangku kuliah, b) untuk memperoleh data yang lengkap guna penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat akademis guna mencapai jenjang kesarjanaan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah Surakarta. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan metode normative sosiologis. Penelitian ini mengambil lokasi di kantor Bank Perkreditan Rakyat BKK Capem Baturetno Kab. Wonogiri. Teknik pengumpulan data berupa 1) studi lapangan yang terdiri dari wawancara berpatokan dan wawancara tidak berpatokan, 2) studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan ada tiga komponen utama yaitu: 1) reduksi data, sajian data dan 3) penarikan kesimpulan. Setelah dilakukan penelaahan mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil yang diperoleh penulis selama mengadakan penelitian pada BPR BKK Cabang Baturetno, maka dapat disimpulkan bahwa : 1) Prosedur tentang pelaksanaan perjanjian kredit menggunakan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil di BPR BKK Cabang Baturetno, adapun tahapan-tahapannya : a) tahapan pertama BPR BKK Cabang Baturetno menjalin kerjasama dengan instansi-instansi tertentu supaya pegawai dari instansi tesebut dapat melakukan angsuran kredit melalui potong gaji, b) tahapan kedua adalah tugas dari seksi kredit untuk menganalisis apakah calon debitur tersebut layak atau tidak untuk diberikan kredit, baru dibuatlah perjanjian kredit antara bank dengan calon debitur. 2) Hak dan kewajiban dari kedua belah pihak kreditur dan pihak debitur sebagai para pihak yang membuat perjanjian kredit tersebut, dimana suatu perjanjian timbal balik perjanjian kredit antara BPR BKK Capem Baturetno dengan nasabah debitur mempunyai konsekuensi bahwa selain para pihak menikmati adanya hak-hak tertentu, juga harus melakukan kewajiban-kewajiban sebagai timbal balik atas hak-hak yang diperolehnya. 3) Masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil, antara lain: a) Debitur diberhentikan dari instansi tempat kerja sebelum angsuran atas pinjaman tersebut lunas, cara mengatasinya dengan adanya pemberitahuan dari kepala dinas/instansi/lembaga tempat debitur bekerja, BPR BKK akan menghubungi bendaharawan yang bersangkutan, hak-hak apa saja yang diterima debitur pada waktu diberhentikan, kemudian pada bendaharawan disarankan hak-hak yang diterima debitur tersebut supaya disetorkan ke BPR BKK, sehingga sedapat mungkin dipergunakan untuk melunasi kredit atau pinjamannya. b) pihak debitur meninggal dunia sebelum angsuran lunas, cara mengatasinya cara mengatasi dengan cara BPR BKK segera menghubungi keluarga /ahli waris yang mempunyai pinjaman untuk segera melaporkan ke BPR BKK disertai surat keterangan kematian dari aparat setempat guna pengajuan klaim asuransi kematian. c) pihak debitur pindah tugas kedaerah lain sebelum angsuran lunas, cara mengatasinya yaitu prosedur yang harus ditempuh oleh debitur adalah debitur menyerahkan surat keputusan pindah tugas. d) adanya tindakan penyelewengan dari juru bayar atau bendaharawan debitur cara mengatasinya pimpinan instansi harus melakukan tindakan pada bendaharawan tersebut agar segera melakukan pembayaran angsuran kepada bank, bendaharawan juga mendapat tekanan dari yang berhutang (debitur) agar gaji yang telah terpotong segera disetorkan ke bank. e) debitur pensiun sebelum angsuran lunas, sebelum debitur pensiun harus segera memenuhi tanggungan pinjaman yang ada dan apabila debitur terpaksa belum bisa mengembalikan pinjaman tersebut maka untuk pelunasannya debitur dapat menggunkan Taspen