TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN KETENTUAN YANG PALING MENGUNTUNGKAN DALAM PERUBAHAN PERUNDANGUNDANGAN MENURUT AJARAN FORMIL DAN MATERIL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG KEHUTANAN

Pembentuk undang-undang telah menentukan bahwa dalam hal terjadi perubahan perundang-undangan maka digunakan aturan yang paling menguntungkan, hal ini dikenal dengan asas subsidiaritas, tetapi dalam praktiknya pada beberapa kasus asas subsidiaritas tidak diterapkan salah satunya dalam hal kehutanan. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik mengkaji, apakah perubahan dalam Undang-Undang Kehutanan merupakan perubahan perundang-undangan menurut ajaran formal dan materil, bagaimana menentukan ketentuan yang paling menguntungkan dalam perubahan Perundang-Undangan Kehutanan, dan apakah faktor yang mepengaruhi konsistensi putusan pengadilan dalam hal menentukan adanya perubahan perundang-undangan dalam Undang-Undang Kehutanan. Penelitian ini peneliti menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Penelitian ini melakukan pengumpulan data melalui dua tahapan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen dan wawancara. Peneliti menggunakan metode analisis yuridis-kualitatif. Perubahan dalam Undang-Undang Kehutanan menurut ajaran formil terdakwa tetap harus didakwa dengan peraturan yang baru tanpa harus mempertimbangkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang didalamnya meskipun terdapat kewajiban memilih ketentuan yang menguntungkan bagi terdakwa, sedangkan dalam ajaran materil pemberlakuan sanksi atas perubahan UndangUndang Kehutanan haruslah berdasar pada keyakinan hukum pidana yang paling menguntungkan. Ketentuan yang paling menguntungkan dalam Undang-Undang Kehutanan dalam Kasus di Kabupaten Tuban telah diberlakukan, dimana hakim memutuskan sanksi berdasar pada Undang-Undang Kehutanan yang belum diubah karena dirasa lebih meringankan bagi terdakwa. Fakor yang mempengaruhi konsistensi putusan pengadilan dalam hal menentukan adanya perubahan perundang-undangan yakni diberlakukannya ketentuan Pasal 1 ayat (2) sehingga berdampak pada ketentuan yang dianggap menguntungkan bagi terdakwa