TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS OPTIMALISASI PENGAWASAN DEWAN PERS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH JURNALIS

Dewan Pers dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang disetujui oleh DPR, 13 September 1999 dan ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie sepuluh hari kemudian, 23 September, undang-undang itu menyatakan Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen, peranan Dewan Pers dalam tugasnya selain wajib melindungi kemerdekaan pers, dan juga salah satunya ialah memberi pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers tetapi Dewan Pers bukan juga penegak hukum karena hanya punya kekuatan moral karena itu kekuatan lembaga ini berada pada daya paksa masyarakat, penelitian ini dilakukan untuk menganalisa peranan Dewan Pers dalam menangani kasus tindak pidana pemerasaan dari sudut pandang KUHP. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dengan permasalahan dalam skripsi. Metode pendekataan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum. Tahap penelitian dalam penulisan skripsi diperoleh melalui cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam skripsi ini menggunakan cara deskritip kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan Dewan Pers dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pemerasaan adalah sebagai lemabaga etik independen yang berperan sebagai lembaga mediasi. Selain itu Dewan Pers juga merancang instrument hukum dalam bentuk nota kesepahaman dan pedoman-pedoman terkait pemberitaan pers. Pada akhirnya kasus tindak pidana pemerasaan yang terkait dalam kegiatan jurnalistik ini yang dilakukan oleh wartawan berakhir pada kewenangan pihak Kepolisian tetapi Dewan Pers sebagai induknya wartawan mencoba untuk mempertimbangkan atau menjadi saksi ahli dalam persidangan. Sanksi yang dikenakan dalam Kasus tindak pidana pemerasaan tersebut tetap diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang tertera dalam pasal 368 adapun kembali dalam aturan pers oknum jurnalis tersebut melanggar Kode Etik profesi Pers yang telah ia sepakati dalam kegiatan jurnalistik. Penulis memberikan saran berupa revisi Undang-Undang pers, dan juga penambahan upaya antisipatif dalam bidang lain selain penyelesaian perkara pers, bermaksud tujuan agar profesionalisme apa yang dilakukan dalam kegiatan jurnalistik selalu tetap terwujud, dan berharap agar pemberitaan yang diekspos kedalam media elektronik, media cetak, ataupun lainya menarik dan sesuai dengan data atau kejadian dilapangan. Kata kunci : Dewan Pers, Jurnalis, Pemerasaan, Undang-Undang Pers, Tindak Pidana Pemerasaan