KAJIAN HUKUM MENGENAI PENOLAKAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM ( SISMINBAKUM )

Dengan teknologi semakin maju sekarang dalam pengesahan perseroan persada sebagai badan hukum menggunakan sistem online melalui sistem administrasi badan hukum atau yang biasa disebut sisminbakum. Penelitian ini bertujan (1) Untuk mengkaji hal-hal apa saja yang dapat membuat Perseroan Terbatas ditolak dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (sisminbakum). (2) Untuk mengkaji hambatan yang timbul dalam pengesahan Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (sisminbakum). Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yang bersifat deskriptif. Penelitian Deskriptif yang menggambarkan suatu subjek atau obyek dengan fakta yang ada. Hasil Penelitian (1) Penolakan Pengesahan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Dalam Sistem Administrasi Badan Hukum apabila dalam pendirian PT tidak memenuhi syarat 2 suku kata asing. (2) Proses Penyelesaian Terhadap Penolakan Pengesahan Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum Dalam Sistem Administrasi Badan Hukum yaitu dengan memesan ulang nama PT yang baru dengan sebaiknya menggunakan 3 suku kata berbahasa Indonesia dan jika memang pemohon ingin menggunakan kata asing hendaknya kata asing tersebut berjumlah satu kata dan dua kata lainnya berbahasa Indonesia. Untuk proses selanjutnya sama seperti proses awal pendirian PT. Prosedur pendirian PT di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT diatur di dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 (delapan pasal). Menurut Pasal 7 ayat ( 1 ) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, dikatakan bahwa “Perseroan didirikan minimal oleh 2 ( dua ) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci : Badan Usaha, Pendirian Persero Persada, Sistem Administrasi Badan Huku