Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Berbasis Keadilan Sosial Di Kota Yogyakarta

Kebijakan pemerintah dalam pelayanan kessehatan merupakan suatu hal yang sangat penting, terutama bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, yang menjadi peserta penerima bantuan iuran. Selama ini pelayanan kesehatan di Indonesia masih belum merata bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, sehingga sering terjadi ketidak adilan bahkan sampai pada perlakuan diskriminasi, yaitu pelayanan yang membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pemerintah dalam menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan orang tidak mampu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, data yang dipakai meliputi data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari objek penelitian dilapangan dengan cara observasi dan wawancara kepada Dinsos, Dinkes dan RS Pratama Kota Yogyakarta. Data lainnya yaitu data sekunder melalui studi pustaka, disini peneliti menganalisis UU sampai dengan Perpres. Hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis adalah: 1. Saat ini pemerintah Kota Yogyakarta dimana tempat penulis melakukan penelitian, telah berkategori Universal Health Coverage (UHC) dalam pelayanan kesehatan, dimana dengan adanya UHC ini mempermudah masyarakat Kota Yogyakarta untuk melakukan pendaftar baik yang mendaftar mandiri, maupun yang didaftarkan oleh pemerintah. 2. Pada tahun 2016 pemerintah Kota Yogyakarta telah membangun RS Pratama yang menggunakan konsep Rumah Sakit tanpa kelas, dimana semua masyarakat yang ingin berobat diperlakukan sama tanpa ada sekat dalam pemberian pelayanan. 3. Pemerintah Kota Yogyakarta setelah masuk dalam kategori Universal Health Coverage (UHC) telah menyiapkan anggaran yang cukup untuk menanggung semua pembiayaan kesehatan, dengan motto, masyarakat Kota Yogyakarta wajib memiliki jaminan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah, untuk tahun 2019 pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp.25.477.008.900., dana ini disiapkan untuk membayarkan klaim pembiayaan kesehatan masyarakat Kota Yogyakarta. dan di tahun 2020 ini pemerintah Kota Yogyakara menyiapkan anggaran sebesara Rp. 55.742.400.000 jumlah ini untuk mengantisipasi masyarakat yang akan berpindah segmen kepesertaan dari BPJS Kesehatan mandiri ke PBI JKN APBD. Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Pembiayaan, Keadilan Sosial Penerima Bantuan Iuran. Abstract Government policy in health services is a very important matter, especially for the poor and needy people, who are participants who receive contribution assistance. So far, health services in Indonesia are still not evenly distributed for the poor and underprivileged, so that there is often injustice and even discrimination, namely services that differentiate between rich and poor. The purpose of this study is to determine the extent of government policies in ensuring the financing of health services for the poor and needy. The research method used is juridical empirical, the data used includes primary data, namely data obtained directly from the object of research in the field by means of observation and interviews with the Dinsos, Health Office and Pratama Hospital Yogyakarta City. Other data is secondary data through literature studies, where researchers analyze laws up to the Presidential Decree. The results of the research found by the authors are: 1. Currently, the government of Yogyakarta City, where the author conducted the research, has been categorized as Universal Health Coverage (UHC) in health services, where the existence of UHC makes it easier for the people of Yogyakarta City to register both independently, or those registered by the government. 2. In 2016 the Yogyakarta City government built a Pratama Hospital using the concept of a classless hospital, where all people who want to seek treatment are treated the same without any restrictions in providing services. 3. The Yogyakarta City Government after being included in thecategory Universal Health Coverage (UHC)has prepared a sufficient budget to cover all health financing, with the motto, the people of Yogyakarta City are required to have health insurance that is covered by the government, for 2019 the government prepares a budget of Rp. 25,477,008,900., These funds are prepared to pay claims for public health financing in Yogyakarta City. and in 2020 the city government of Yogyakarta prepares a budget of Rp. 55,742,400,000 this amount is to anticipate the community who will move the membership segment from BPJS Health independently to PBI JKN APBD. Keywords: Government Policy, Financing, Social Justice for Contribution Aid Recipients