PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP OBYEK JAMINAN FIDUCIA

Obyek Jaminan Fidusia mencerminkan adanya jaminan kebendaan dalambentuk baru yang mempresentasikan “Penyerahan Hak Milik atas dasarkepercayaan sebagai jaminan”, sehingga pemilik benda jaminan Fidusia masihdapat memakai benda yang dijaminkan secara kepercayaan. Bentuk Fidusia inimerupakan solusi akan syarat “in bezit stelling” dalam jaminan gadai, dimanabenda yang digadaikan harus diletakkan di luar kekuasaan si pemberi gadai. Padasertipikat Fidusia ada grosse acte yaitu dengan irah-irah “Demi Keadilanberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga mempunyai kekuatan sepertiKeputusan Pengadilan. Perumusan masalahnya adalah Bagaimana DampakPutusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 terhadap Obyek JaminanFidusia ? Metode penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagaidata utama dan data primer sebagai data pendukung. Adanya Putusan MahkamahKonstitusi No 18/PUU-XVII/2019 terjadi 3 (tiga) syarat yang ditentukan bahwaPasal 15 ayat (2) dan (3) serta penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No 42Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berlaku secara inkonstitusional bersyarat(conditionally unconstitusional) yaitu : 1. Syarat wanprestasi/cidera janji harusdisepakati antara Kreditur dan Debitur. 2. Jika Debitur wanprestasi/cidera janji,Debitur harus sukarela menyerahkan jaminannya. 3. Jika Debitur keberatanmenyerahkan secara sukarela obyek jaminan Fidusia maka eksekusi Sertipikatjaminan Fidusia tidak bisa dipaksa, tapi harus melalui gugatan ke PengadilanNegeri, 4. Selama gugatan berlangsung, Debitur wajib memelihara barangjaminan secara baik dan layak jika terjadi kehilangan atau kerusakan menjaditanggung jawab Debitur sepenuhnya. 5. Selalu diasuransikan baik kebakarandan/atau kehilangan benda jaminan Fidusia