PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) (Studi Kasus LKSA Asrama Yatim Al-Fida Kota Bengkulu)

Pelanggaran hak-hak anak seperti penelantaran, eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi tidak hanya terjadi dirumah ataupun lingkungan lainnya. Kendati peraturan yang menjamin hak-hak anak sudah tersedia dan dilaksanakan, namun pada realitanya masih terjadi pelanggaran atau hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi, bahkan terjadi ditempat yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial anak, seperti panti asuhan atau yang pada saat ini disebut Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Begitupun khususnya di Indonesia dimana hal tersebut masih terjadi walaupun peraturan khusus yaitu Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 30 Tahun 2011 mengenai Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Skripsi ini merupakan hasil penelitian tentang pemenuhan hak-hak anak pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Asrama Yatim Al-Fida Kota Bengkulu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi kepada 16 orang informan yang terdiri dari 10 orang anak asuh dan 6 pengurus lembaga dengan ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan Asrama Yatim Al-Fida juga melaksanakan pemenuhan hak anak berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 30 Tahun 2011, dari 11 jenis pemenuhan hak anak yang diteliti terdapat 5 hak anak yang sudah dilaksanakan secara maksimal yaitu hak anak atas makanan, hak anak atas pakaian, hak relasi antar anak dalam lembaga, hak larangan mempekerjakan anak, dan juga hak menjaga kerahasiaan pribadi anak. Namun ada 6 hak anak yang belum dilaksanakan secara maksimal yaitu hak perkembangan anak, hak relasi anak dengan keluarga/kerabat, hak partisipasi anak, hak anak atas kesehatan, hak kebutuhan istirahat dan bermain anak, serta hak pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan: (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu adanya perbaikan mengenai tugas dari masing-masing pengurus serta memaksimalkan hak-hak yang belum dilaksanakan secara maksimal. (2) Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan pelatihan mengenai pemenuhan hak anak kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak