LEBIH MENGENAL DIGITAL BANKING MANFAAT, PELUANG, DAN TANTANGAN

Rangkaian kata dan kalimat yang dituliskan di dalam buku ini merupakan perspektifKu dalam mensintesis evolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang kian merambah peradaban manusia, termasuk pada industri jasa keuangan (IJK). Sebagian insan telah memahami teknologi keuangan dengan paripurna dan bahkan sudah menggunakannya secara regular dalam kehidupan sehari-hari, sebagian lainnya terus berupaya mendalaminya, dan ada pula yang baru mulai mengenal. Akan tetapi, apapun tingkatan pemahaman, penerapan TIK di bidang keuangan telah terbukti dan terus menyajikan beragam kemudahan, dan kenyamanan yang mungkin belum terbayangkan sebelumnya. Sudah barang tentu, hadir pula berbagai konsekuensi negatif yang seharusnya mampu dimitigasi oleh penyedia jasa teknologi keuangan (cyber security), sehingga para pengguna layanan, baik Lembaga Jasa Keuangan (LJK) maupun konsumen dapat terlindungi dengan baik. Buku ini didedikasikan untuk mengeksplorasi berbagai aspek yang terkait dengan upaya digitalisasi pada perbankan semata, dan tidak mengulas praktik TIK pada Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) dan pasar modal serta sektor-sektor lainnya. Perbankan yang dimaksudkan pun adalah bank-bank yang berskala relatif kecil dan menengah, khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Sebagaimana dimaklumi perbankan di Indonesia dikelompokkan menjadi bank umum (termasuk di dalamnya BPD) dan BPR, sedangkan jenis IKNB sangat banyak, meliputi: asuransi, lembaga pembiayaan, pegadaian, dana pensiun, fintech lending, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan lembagalembaga jasa keuangan lainnya, seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Adapun perusahaan yang telah teregistrasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencapai ratusan jumlahnya.Eksplorasi buku dimulai dengan menorehkan tulisan di bab pendahuluan mengenai hal-hal yang melatarbelakangi tumbuh dan berkembangnya digital banking dari waktu ke waktu, baik pada tataran global maupun nasional. Mengapa pengembangan digital banking demikian pesat? Jawaban atas pertanyaan ini akan ditemukan pembaca pada bab ketiga dan keempat yang mendeskripsikan berbagai manfaat dan peluang yang diperoleh dari implementasi digital banking. Sebelumnya, pada bab kedua, pembaca akan diperkenalkan materi-materi tentang konsep dan karakteristik digital banking, sedangkan bab lima memuat beraneka ragam tantangan yang dihadapi oleh semua pemangku kepentingan dalam menjalankan dan menggunakan instrumen digital banking. Para pemangku kepentingan yang dimaksudkan di sini bersifat komprehensif, yaitu mencakup bank, nasabah, maupun regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta pihak-pihak terkait lainnya. Bab terakhir merupakan pandangan Obeth (Panggilan Roberto Akyuwen) mengenai masa depan atau prospek digital banking untuk beradaptasi terhadap geliat sosial dan ekonomi kehidupan masyarakat yang tidak lagi hanya statik komparatif, tetapi kian dinamis dan akseleratif. Kehadiran perusahaan-perusahaan TIK pemula (start-up) yang bergerak di bidang pinjam meminjam uang dengan menggunakan teknologi informasi (fintech peer to peer lending) dan blockchain misalnya, telah merubah lanskap dan sekaligus konstelasi industri jasa keuangan secara fundamental. Belum lagi penggunaan tanda tangan digital atau elektronik (digital signature) yang secara perlahan, tetapi pasti mulai menjadi kebutuhan vital dari beragam organisasi demi kemanfaatan dari sisi kecepatan, efisiensi, dan keamanan. Tidak hanya lembaga jasa keuangan, khususnya perbankan yang perlu melakukan adaptasi dengan saksama, tetapi regulator di berbagai negara pun, termasuk di Indonesia, perlu segera dan terus berbenah untuk menyempurnakan dan meluncurkan kebijakan-kebijakan yang relevan. Sementara itu, konsumen juga harus mulai membiasakan diri mereka untuk menggunakan beragam produk dan layanan digital (user experiences) yang di banyak kesempatan sudah tidak lagi menyediakan alternatif layanan keuangan secara manual atau konvensional. Contoh konkretnya adalah pembayaran jalan tol dan parkir di banyak kota besar yang sudah tidak lagi menerima uang tunai dari penikmat layanan, tetapi mewajibkan mereka menggunakan beragam jenis uang elektronik (e-money) sebagai alat pembayaran. Penggunaan e-money untuk pembayaran barang-barang konsumtif melalui perdagangan yang berbasis elektronik (e-commerce) juga telah semakin lazim berlangsung, demikian pula pada sektor transportasi. Secara bertahap, pengelolaan anggaran pemerintah di tingkat pusat maupun daerah di Indonesia pun telah diarahkan untuk bersifat non-tunai (cashless budgeting). Kesemuanya tidak akan berjalan dengan optimal tanpa penyempurnaan prasarana dan sarana digital pada perbankan, sebagai lembaga kepercayaan yang teregulasi dengan ketat untuk mengelola dana masyarakat. Perlu diingatkan bahwa tidak selamanya kompatibel dan relevan untuk mengkaitkan produk dan layanan digital dengan tingkat pendidikan yang rendah dan pemahaman TIK yang terbatas. Justru sebaliknya, kehadiran perangkat digital dimaksudkan untuk memampukan semakin banyak orang untuk mendapatkan beragam layanan dengan mudah. Instrumen digital yang benar seharusnya dirancang untuk melayani pula masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah bahkan buta huruf, yang mungkin menghuni wilayah terpencil, atau para pelaku usaha mikro sekalipun. Hal ini dimungkinkan karena perangkat digital pada dasarnya bersifat akrab dengan para penggunanya (user friendly) dan dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan para penggunanya (tailor made or customized). Tanpa pendekatan ini,maka implementasi perangkat digital pada dasarnya tidak bermakna optimal