TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN KEWENANGAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DALAM MEMELIHARA PERDAMAIAN DAN KEAMANAN DI LAUT LEPAS DARI PEMBAJAKAN KAPAL

ABSTRAK Pembajakan di laut lepas merupakan tanggung jawab seluruh negara yang ada di dunia, dimana pada Pasal 100 UNCLOS seluruh negara bertanggung jawab terhadap pembajakan kapal di laut lepas. Dilihat dari kasus Somalia aturan dari UNCLOS 1982 saja tidaklah mencukupi untuk mengadili para pembajak kapal di laut lepas. Sampai hari ini pembajakan kapal masih menjadi sosok yang menakutkan bagi setiap negara-negara, sehingga pembajakan kapal dianggap telah mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Pada Pasal 1 ayat 1 Piagam PBB sebagaimana disebutkan bahwa PBB adalah badan yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia maka PBB bertanggung jawab dalam penanganan pembajakan kapal di laut lepas ini dan bagaimanakah aturan-aturan yang dilahirkan oleh PBB selain dari Piagam PBB dan UNCLOS yang terbukti tidak efektif dalam pemberantasan pembajakan kapal di laut lepas. Oleh karena itu masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah, 1) Bagaimana tanggung jawab negara atas tindakan pembajakan kapal yang dilakukan oleh warga negaranya di laut lepas, 2) Bagaimana kewenangan PBB dalam memelihara keamanan dan perdamaian di laut lepas dari pembajakan kapal. Dalam tulisan ini penulis menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan dapat dapat disimpulkan bahwa UNCLOS 1982 tidak cukup dalam menanggulangi tindakan pembajakan kapal dilaut lepas, maka dari itu negara-negara membuat kerjasama internasional yang membuat suatu konvensi yaitu SUA Convention 1988 yang memberikan kewenangan dalam mengadili atau mengekstradisi pembajak kapal. Kata Kunci: Pembajakan Kapal,Laut Lepas,Tanggung Jawab Negara,PBB