UPAYA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI RIAU TERHADAP PENERTIBAN TANAH TERLANTAR DI PROVINSIRIAU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

ABSTRAK Febrika Yuni Maharani (2021) : Upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau Terhadap Penertiban Tanah Terlantar di Provinsi Riau Perspektif Fiqh Siyasah Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015. Salah satu tugas dari BPN adalah melakukan penertiban tanah terlantar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Penelitian ini bermaksud mengungkap upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau terhadap penertiban tanah terlantar di Provinsi Riau, kendala BPN Provinsi Riau dalam melaksanakan penertiban tanah terlantar, dan tinjauan fiqh siyasah terhadap upaya BPN Provinsi Riau terhadap penertiban tanah terlantar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dari BPN Provinsi Riau, dan data sekunder yang mendukung data primer bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan artikel yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Lalu dianalisis dengan cara analisis kualitatif melalui metode deskriptif analisis. Dari penelitian ini dapat diungkapkan bahwa upaya BPN Provinsi Riau terhadap penertiban tanah terlantar antara lain inventarisasi tanah terindikasi terlantar, identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar, peringatan terhadap pemegang hak dan penetapan tanah terlantar. Akan tetapi, upaya tersebut dirasa belum optimal karena sebanyak 34 lokasi tanah terindikasi terlantar baru 1 lokasi yang berhasil ditetapkan sebagai tanah terlantar yakni PT. Alfa Glory Indah. Selain itu, BPN Provinsi Riau belum sanggup untuk mengatasi kendala-kendala baik kendala intern maupun kendala ekstern yang menghambat proses penertiban tanah terlantar. Menurut fiqh siyasah, upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau tersebut termasuk ke dalam fiqh siyasah dusturiyah yang merupakan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-haknya yang wajib dilindungi. Di dalamnya terdapat wazir yang merupakan pembantu khalifah dalam menangani urusan pemerintahan. Wazir terbagi menjadi 2 (dua) yakni wazir tafwidzi dan wazir tanfidzi. Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat disamakan kedudukannya dengan wazir tanfidzi yang merupakan pembantu khalifah di bidang administrasi. Dalam Islam, tanah terlantar atau mati disebut al-ard al-mawat. Sedangkan proses penertiban tanah mati diberi waktu 3 tahun setelah tanah tersebut diberikan oleh pemerintah (iqta‟) untuk dikelola atau diurus oleh pemegang hak. Kata Kunci : Upaya , Tanah Terlantar, Badan Pertanahan Nasional (BPN