KEMUDAHAN BERUSAHA DALAM CLUSTER OMNIBUS LAW

Omnibus law adalah salah satu istilah yang sedang menjadi perbincangan banyak kalangan, omnibus law sendiri merupakan salah satu gagasan yang disampaikan oleh Presiden Ir. Joko Widodo dalam pidatonya, Undang-Undang ini telah disetujui oleh DPR dan dimasukkan dalam daftar prioritas Prolegnas tahun 2020, tujuan dari omnibus law adalah untuk mengatasi permasalahan tentang rumitnya perizinan dan tumpang tindih peraturan yang bisa menghambat investasi. Keputusan yang dikeluarkan menjadi polemik bagi beberapa pihak karena dianggap hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Namun peraturan ini dibuat dengan mempertimbangkan masalah yang terjadi di Indonesia dan bisa menjadi solusi terbaik untuk masalah tersebut. Omnibus law dibuat dalam bentuk undang-undang yang pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat 3 (tiga) klaster yang dibuat dalam rancangan omnibus law yaitu, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Pemberdayaan Masyarakat. Undang-undang yang dikelompokkan dalam klaster-klaster tersebut akan meringkas dan menyederhanakan undang-undang sebelumnya. Penulis akan membahas tentang bagaimana kemudahan berusaha itu dapat dicapai serta penjelasan tentang bagaimana sistem Perseroan Terbatas yang dirancang dalam UU Cipta Kerja. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode riset kepustakaan dengan metode normatif yuridis. Kajian ini bersifat deskriptif analitis kualitatif. Metode ini digunakan karena UU Cipta Kerja, banyak masih menuai pro dan kontra sehingga mudah untuk melakukan penelusuran terhadap konsep, peraturan dan implementasi melalui bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, bahan sekunder berupa buku, jurnal, berita dan laporan laporan resmi serta bahan bahan tersier berupa kamus hukum dan bahasa.Kata kunci: omnibus law, klaster, kemudahan berusah